Wiranto: Dewan Pengawas Akan Perkuat Legitimasi KPK

Wiranto: Dewan Pengawas Akan Perkuat Legitimasi KPK
Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberikan keterangan pers terkait revisi UU KPK di Jakarta, Rabu (18/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Robertus Wardi / YUD Kamis, 19 September 2019 | 18:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) dalam UU KPK yang baru bukan untuk melemahkan KPK. Kehadiran Dewas malah memperkuat legitimasi lembaga anti korupsi tersebut.

“Orang keliru itu dilemahkan ada pengawasnya. Padahal dengan Dewan Pengawas sebenarnya justru legitimasinya bisa lebih dijamin. Dengan pengawas itu tuduhan kesewenang-wenangan itu tidak ada, tidak akan terjadi abuse of power,” kata Wiranto di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Ia menjelaskan dalam sistem demokrasi tidak ada satu lembaga yang memiliki kebebasan yang tak terbatas. Presiden sekalipun kekuasaanya terbatas. Apalagi lembaga dibawah presiden seperti KPK. Karena itu lahirlah Pasal 37 yang mengamanatkan adanya Dewan Pengawas.

Menurutnya, keberadaan Dewan Pengawas di KPK untuk memastikan kinerja KPK sesuai dengan fungsi dan kewenangan yangdiberikan UU. Hal itu sejalan dengan aparat penegak hukum yang lain yang kinerjanya juga diawasi oleh komisi-komisi yang dibentuk. Misalnya kejaksaan, ada Komisi Kejaksaan, ada panel yang membangun dewan pengawasnya. Polisi, ada Kompolnas yang merupakan badan yang mengawasi kinerja kepolisian.

“Kalau dalam KPK pun sebagai bagian dari aparat penegak hukum, ada pengawasanya. Itu bukan satu hal yang melemahkan tapi mendudukan KPK punya legitimasi, punya akuntabilitas untuk melaksanakan tugas,” jelas Wiranto.

Saat ditanya mengenai perbedaan tugas Dewas dengan Komisioner KPK, Wiranto mengemukakan Dewas seperti yang ada pada lembaga-lambaga lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas mereka tidak mencampuri tugas Komisioner KPK, tetapi mengawasi setiap apa yang terjadi di KPK supaya tidak terjadi penyimpangan dari tugas dan wewenang yang telah diatur UU.

Dia menyebut memang ada dua versi mekanisme pemilihan anggota Dewas. Ada mekanisme yang sudah ada selama ini seperti dalam penentuan anggota Dewas di Kejaksaan dan Kepolisian. Mekanismenya adalah dibentuk Panitia Seleksi (Pansel). Peserta akan daftar ke Pansel. Pansel kemudian menyeleksi peserta yang ada sehingga terpilih nama-nama Dewas.

Versi lain adalah Presiden yang langsung tunjuk anggota Dewas tanpa Pansel. Pandangan ini berangkat dari KPK adalah berada dalam ranah eksekutif. Pimpinan tertinggi eksekutif adalah presiden. Maka presiden yang menentukan anggota Dewas.

“Ini nanti yang akan dilihat mau pakai yang mana,” tutup Wiranto.



Sumber: Suara Pembaruan