KPK Bantah Unsur Politis dalam Penetapan Tersangka Imam Nahrawi

KPK Bantah Unsur Politis dalam Penetapan Tersangka Imam Nahrawi
Laode M Syarif ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Kamis, 19 September 2019 | 20:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada unsur politis dalam penetapan tersangka terhadap mantan Menpora Imam Nahrawi. Diketahui, Imam ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

"Itu tidak ada motif politik sama sekali," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Imam Nahrawi diteken lima pimpinan KPK pada akhir Agustus lalu. Syarif menegaskan, jika ada unsur politik, KPK bisa saja mengumumkan penetapan tersangka Imam saat kisruh revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

Nyatanya, KPK baru mengumumkan penetapan tersangka Imam pada Rabu (18/9/2019) kemarin atau setelah revisi UU KPK disahkan DPR.

"Kalau mau motif politik mungkin diumumkan sejak ribut-ribut kemarin. Nggak ada (unsur politis)," kata Syarif.

Dalam kesempatan ini, Syarif juga membantah pernyataan Imam yang menyebut baru mengetahui penetapan tersangka dirinya setelah diumumkan KPK. Syarif menyatakan, KPK telah mengirimkan surat dimulai penyidikan (SPDP) kepada Imam sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya juga ingin mengklarifikasi dari pernyataan Menpora bahwa dia baru mengetahui kemarin. Saya pikir itu salah karena kami sudah kirimkan. Dalam menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu lalu," tegasnya.

Dugaan adanya kepentingan politik disampaikan Imam usai dirinya diumumkan sebagai tersangka. Dia berharap penetapan dirinya sebagai tersangka, murni penegakan hukum, bukan untuk kepentingan politik. Namun dia tidak menjelaskan dugaan kepentingan politik yang dimaksudnya.



Sumber: Suara Pembaruan