Laode Syarif Sebut UU Baru Tak Jelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK

Laode Syarif Sebut UU Baru Tak Jelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 10 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / MPA Kamis, 19 September 2019 | 20:51 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan UU KPK yang baru tidak menjelaskan secara rinci pihak yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum di Lembaga Antikorupsi. Dikatakan, UU baru tidak menyebutkan Komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Sementara, Dewan Pengawas pun bukan berstatus sebagai penegak hukum.

"Setelah kami teliti lagi apakah Dewan Pengawas ini penegak hukum atau bukan tidak jelas dikatakan dan dia juga bukan penegak hukum. Jadi siapa yang akan mengatur kendali penegakan hukum didalam KPK," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, kondisi ini membahayakan proses penegakan hukum di KPK. Dengan status Komisioner dan Dewan Pengawas yang bukan penegak hukum, kendali penegakan hukum berada di tangan Deputi Penindakan.

"Berarti dia mungkin akan berhenti di deputi penindakan, karena baik komisioner maupun dewan pengawas itu bukan dianggap sebagai penegak hukum. Ini berbahaya," kata Syarif.

Meski bukan penegak hukum, Dewan Pengawas justru masuk dalam proses penegakan hukum. Dalam UU yang baru, Dewan Pengawas berwenang mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan, penggeledahan dan penyidikan. Dengan demikian, Syarif menyatakan tujuan revisi UU KPK untuk meningkatkan pengawasan tidak akan tercapai karena Dewab Pengawas terlibat dalam proses penegakan hukum.

"Revisi UU KPK untuk meningkatkan pengawasan dan check balances ternyata menjadi tidak juga karena sekarang pengawasnya menjadi bekerja. Terus siapa yang mengawasi pengawasnya? Karena dewan pengawas itu menyetujui penggeledahan, menyetujui penyadapan jadi terus komisioner bagaimana? Tapi ini karena semua kewenangan ada, jadi dia gak mengawasi sebenernya dia melakukan manajemen dan pengelolaan perkara disini. Jadi tujuan untuk chek and balances dan pengawasan juga tidak tercapai," paparnya.

Untuk itu, Syarif masih berharap Presiden Jokowi dan DPR untuk kembali mengkaji pasal per pasal di RUU KPK yang beberapa waktu lalu disahkan Rapat Paripurna DPR. Kajian ini penting agar tujuan revisi UU untuk memperkuat KPK dapat tercapai.
"Kami berharap kepada kearifan dari bapak Presiden dan para petinggi yang ada di Republik ini untuk melihat kembali tentang pasal demi pasal yang ada di dalam UU KPK yang baru agar terjadi kepastian hukum dan tujuan untuk memperkuat itu bisa tercapai," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan