Laode Syarif Sebut UU Baru Tak Jelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Laode Syarif Sebut UU Baru Tak Jelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK

Kamis, 19 September 2019 | 20:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan UU KPK yang baru tidak menjelaskan secara rinci pihak yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum di Lembaga Antikorupsi. Dikatakan, UU baru tidak menyebutkan Komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Sementara, Dewan Pengawas pun bukan berstatus sebagai penegak hukum.

"Setelah kami teliti lagi apakah Dewan Pengawas ini penegak hukum atau bukan tidak jelas dikatakan dan dia juga bukan penegak hukum. Jadi siapa yang akan mengatur kendali penegakan hukum didalam KPK," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, kondisi ini membahayakan proses penegakan hukum di KPK. Dengan status Komisioner dan Dewan Pengawas yang bukan penegak hukum, kendali penegakan hukum berada di tangan Deputi Penindakan.

"Berarti dia mungkin akan berhenti di deputi penindakan, karena baik komisioner maupun dewan pengawas itu bukan dianggap sebagai penegak hukum. Ini berbahaya," kata Syarif.

Meski bukan penegak hukum, Dewan Pengawas justru masuk dalam proses penegakan hukum. Dalam UU yang baru, Dewan Pengawas berwenang mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan, penggeledahan dan penyidikan. Dengan demikian, Syarif menyatakan tujuan revisi UU KPK untuk meningkatkan pengawasan tidak akan tercapai karena Dewab Pengawas terlibat dalam proses penegakan hukum.

"Revisi UU KPK untuk meningkatkan pengawasan dan check balances ternyata menjadi tidak juga karena sekarang pengawasnya menjadi bekerja. Terus siapa yang mengawasi pengawasnya? Karena dewan pengawas itu menyetujui penggeledahan, menyetujui penyadapan jadi terus komisioner bagaimana? Tapi ini karena semua kewenangan ada, jadi dia gak mengawasi sebenernya dia melakukan manajemen dan pengelolaan perkara disini. Jadi tujuan untuk chek and balances dan pengawasan juga tidak tercapai," paparnya.

Untuk itu, Syarif masih berharap Presiden Jokowi dan DPR untuk kembali mengkaji pasal per pasal di RUU KPK yang beberapa waktu lalu disahkan Rapat Paripurna DPR. Kajian ini penting agar tujuan revisi UU untuk memperkuat KPK dapat tercapai.
"Kami berharap kepada kearifan dari bapak Presiden dan para petinggi yang ada di Republik ini untuk melihat kembali tentang pasal demi pasal yang ada di dalam UU KPK yang baru agar terjadi kepastian hukum dan tujuan untuk memperkuat itu bisa tercapai," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Iriana Jokowi Pantau Langsung Kondisi Sungai Cipakancilan

Iriana Jokowi meminta agar pejabat setempat mengadakan pelatihan daur ulang sampah sehingga bisa mengurangi jumlah sampah

NASIONAL | 19 September 2019

KPK Bantah Unsur Politis dalam Penetapan Tersangka Imam Nahrawi

Syarif menegaskan, jika ada unsur politik, KPK bisa saja mengumumkan penetapan tersangka Imam saat kisruh revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 19 September 2019

Panglima TNI: Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Kabut Asap

Panglima TNI mengatakan penerapan teknologi modifikasi cuaca hujan buatan yang didukung TNI Angkatan Udara mampu mengurangi asap akibat karhutla.

NASIONAL | 19 September 2019

BPK Ungkap 9.116 Temuan Pada Penyerahan IHPS I Tahun 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun.

NASIONAL | 19 September 2019

Menpora Tersangka Suap, Jokowi: Kami Hormati Keputusan KPK

Jokowi mengatakan Imam telah menyampaikan surat pengunduran diri kepadanya.

NASIONAL | 19 September 2019

BMKG: Jumlah Titik Panas Cenderung Menurun

BMKG menyebutkan jumlah titik panas di Sumatera dan Kalimantan saat ini fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan pekan lalu.

NASIONAL | 19 September 2019

Pemberantasan Korupsi, Wiranto: Penyadapan Diizinkan

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, praktik penyadapan itu diizinkan.

NASIONAL | 19 September 2019

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Dicegah ke Luar Negeri

Nahrawi dicegah bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

NASIONAL | 19 September 2019

Laode: Tak Sesuai Janji, Jokowi Lucuti Kewenangan Komisioner KPK

"Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa (KPK) akan diperkuat tetapi kenyataannya Komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sekarang," kata Syarif.

NASIONAL | 19 September 2019

Palsukan Keterangan, Henry Gunawan dan Istri Dijebloskan ke Penjara

Henry J Gunawan dan istri dijebloskan ke penjara karena memberikan keterangan palsu dalam akte otentik.

NASIONAL | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS