Dengan UU Baru, KPK Khawatir Kasus Korupsi Mudah Dikalahkan di Pengadilan

Dengan UU Baru, KPK Khawatir Kasus Korupsi Mudah Dikalahkan di Pengadilan
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Fana Suparman / JAS Kamis, 19 September 2019 | 22:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif khawatir dengan masa depan penegakan hukum tindak pidana korupsi setelah disahkannya revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Syarif khawatir kasus korupsi yang ditangani KPK akan mudah dikalahkan di pengadilan.

"Nanti bisa kalah terus kasus KPK kalau otorisasinya itu diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisioner," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Kekhawatiran Syarif ini lantaran dalam UU yang baru, Komisioner KPK bukan lagi disebut penyidik dan penuntut umum.

Sementara, Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penuntutan tidak juga disebut sebagai penegak hukum. Dengan demikian, tidak ada otoritas penegak hukum di KPK dengan UU yang baru.

"Kalau di undang-undang yang lama Komisioner KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum jadi saya sekarang ini saya bisa menyidik saya juga bisa menjadi penuntut umum. Kalau di undang-undang yang baru, komisioner yang akan dilantik Desember itu bukan penyidik dan penuntut umum lagi," papar Syarif.

"Sedangkan, Dewan Pengawas tidak disebutkan juga status mereka itu sebagai apa tetapi dimintai persetujuan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan. Padahal secara hukum yang bisa melakukan perintah penggeledahan, penyadapan, penyitaan itu adalah aparat penegak hukum," katanya.

Dengan kondisi ini, tak tertutup kemungkinan pihak yang berwenang mengendalikan proses penegakan hukum di KPK nantinya setingkat deputi atau direktur. Termasuk yang memerintahkan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut.

"Kita tidak tahu lagi disiapin mungkin ya yang aparat penegak hukum di KPK itu kan penyelidik, penyidik dan penuntut, mungkin direktur itu aja yg akan memerintahkan," katanya.

 



Sumber: Suara Pembaruan