Kasus Suap Imam Nahrawi, KPK Periksa Eks Sesmenpora

Kasus Suap Imam Nahrawi, KPK Periksa Eks Sesmenpora
Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Alfitra Salam dan Pelaksana Harian KONI Pusat, E.F. Hamidy mencoba permainan woodball di Kampung Olahraga Indonesia 2015, Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar, Bali, Jumat (18/12). ( Foto: Str / Str )
Fana Suparman / FMB Senin, 23 September 2019 | 10:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Alfitra Salam, Senin (23/9/2019). Sesmenpora periode 2014-2016 ini bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kempora pada KONI tahun anggaran 2018 yang menjerat mantan Menpora, Imam Nahrawi. Pemeriksaan terhadap Alfitra Salam dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam Nahrawi yang juga telah menyandang status tersangka.

"Yang bersangkutan (Alfitra Salam) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MIU (Miftahul Ulum)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

KPK Duga Suap dan Gratifikasi Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Tak hanya Alfitra Salam, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Kabid Olahraga Internasional Kempora, Ferry Hadju serta seorang mantan PNS Kempora yang kini menjadi wiraswasta, Supriono. Seperti halnya Alfitra Salam, Ferry Hadju dan Supriono juga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018 dengan tersangka Miftahul Ulum.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MIU," kata Febri.

KPK Telusuri Aset Haram Imam Nahrawi

Diketahui, Imam dan Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kempora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi menpora dan pihak Iain yang terkait.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Imam dan Miftahul Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan