KPK Supervisi 3 Kementerian Soal Pelanggaran Terkait Reklamasi di Lampung

KPK Supervisi 3 Kementerian Soal Pelanggaran Terkait Reklamasi di Lampung
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / MPA Senin, 23 September 2019 | 19:19 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupervisi tiga kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dugaan pelanggaran kegiatan reklamasi di Provinsi Lampung. Dari supervisi ini, dugaan pelanggaran kegiatan reklamasi di Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal Mas, Lampung akan diarahkan ke tindak pidana.

Demikian disampaikan Ketua Tim Satgas Pencegahan Korwil III KPK, Dian Patria usai bertemu perwakilan tiga kementerian/lembaga, yaitu Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani; Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Penegakkan Hukum KLHK, Yazid Nurhuda; Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Andi Renald; serta Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian KKP, Matheus Eko Rudianto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9).

"Intinya KPK men-trigger peran tiga kementerian terkait dengan pelanggaran pesisir pulau-pulau kecil. Kesimpulan rapat tadi akan masuk ke ranah pidana," kata Dian Patria.

Dian menyatakan, penegakan hukum atas pelanggaran terkait kegiatan reklamasi ini penting dilakukan. Hal ini mengingat Indonesia memiliki lebih dari 16.000 pulau. Apalagi, KPK kerap menerima laporan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang. Dian menegaskan, jika terdapat dugaan korupsi terkait kegiatan reklamasi, KPK bakal turun tangan.
"Jika ada korupsi nanti menjadi kewenangan KPK," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa pertemuan dengan KPK terkait dengan supervisi penanganan kasus sumber daya alam, khususnya kegiatan reklamasi tanpa izin. Dikatakan KLHK saat ini sedang menerapkan penegakan hukum multidoor menggunakan berbagai macam undang-undang berlapis.

"Kita tahu bahwa kita menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Tata Ruang," kata Rasio.

Dalam pertemuan dengan KPK itu, pihaknya melaporkan penangan kasus kegiatan reklamasi yang diduga ilegal. Selain reklamasi di Pantai Marita Sari dan di Pulau Tegal Mas, Lampung, KLHK juga menangani dugaan pelanggaran terkait reklamasi di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. "Jadi terus berproses penyidikan ini," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Andi Renald juga menyatakan bahwa supervisi dengan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut. Andi Renald mengatakan penanganan perkara yang dilakukan oleh tiga kementerian dengan supervisi dari KPK ini merupakan bentuk kerja sama untuk menegakan hukum.
"Saya kira kami akan bersama-sama untuk penegakan hukum," tegasnya.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Agustus 2019, KPK mendukung langkah tiga kementerian itu untuk melakukan penertiban dengan menghentikan kegiatan reklamasi di Pantai Marita Sari dan kawasan wisata Pulau Tegal Mas sampai semua kewajiban perizinan dan pajak dipenuhi.

KPK menyebut penertiban saat itu dengan pemasangan plang yang bertujuan untuk memberikan peringatan agar menghentikan semua pelanggaran yang mungkin terjadi pada masa depan dengan melakukan pemulihan terhadap wilayah pesisir pantai.

Dugaan pelanggaran di Pantai Marita Sari adalah terkait pelanggaran reklamasi. Perairan Ringgung, diketahui berada di dalam perairan Teluk Lampung bagian utara, tidak jauh dari lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL). Bentuk pelanggaran lainnya antara lain lantaran tidak memiliki izin lokasi reklamasi, tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi, tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi, perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove, menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai, pembangunan dan pengelolaan tanpa izin terkait dengan Pantai Marita dan Pulau Tegal Mas diduga telah merugikan keuangan daerah.

KPK menduga pelanggaran izin pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi di banyak daerah lain. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat 132 pulau-pulau kecil termasuk 24 pulau kecil di Kabupaten Pesawaran



Sumber: Suara Pembaruan