Rommy Sebut KPK Ceroboh Beri Status JC

Rommy Sebut KPK Ceroboh Beri Status JC
Mantan ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy)tersangka dugaan suap. ( Foto: Beritasatu TV )
Fana Suparman / MPA Senin, 23 September 2019 | 19:34 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Mantan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy atau Rommy menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ceroboh memberikan justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Romy menduga, kecerobohan tersebut lantaran KPK sudah menargetkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan tersebut.

Diketahui, Jaksa KPK mengabulkan permohonan JC yang diajukan mantan Kepala kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi yang telah dihukum 1 tahun 6 bulan penjara lantaran menyuap Romy untuk membantunya mendapat jabatan Kepala Kantor Kemag Gresik. Padahal menurut Rommy, Muafaq yang sejak awal mempunyai niat jahat menyuap berbagai pihak termasuk dirinya untuk mendapat jabatan Kepala Kantor Kemag Gresik.

Hal ini, kata Rommy dibuktikan dengan lagkah Muafaq yang menjual mobil untuk mendanai suap ini. Sementara Romy sendiri mengklaim sebagai korban pemburu jabatan.

"KPK malah memberikan status justice collaborator pada Muafaq, padahal dia lah pelaku utama. Yang punya itikad jahat itu siapa? yang punya ambisi menduduki jabatan itu siapa? yang lobi sana-sini itu siapa? Ini kah yang namanya penegakan hukum yang berkeadilan itu?" kata Rommy saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Senin (23/9).

Rommy menduga KPK terlalu bernafsu untuk melakukan operasi politik dengan cara dan upaya menangkap pimpinan partai politik saat mendekat Pemilu 2019 lalu. Termasuk dengan memberikan JC kepada Muafaq.

"Dugaan operasi politik berbungkus hukum yang dilakukan KPK ini jelas tidak sebanding dengan hilangnya dukungan politik legislasi yang berpihak pada kepentingan umat, yang selama ini menjadi ranah perjuangan PPP, akibat penurunan kursi," kata Rommy.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Rommy menerima uang Rp 325 juta dari Haris Hasanudin agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Dalam surat dakwaan, Rommy didakwa menerima suap bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin. Keduanya disebut melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin tersebut.

Tak hanya dari Haris, dalam perkara jual beli jabatan ini, Rommy juga didakwa Jaksa menerima Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.



Sumber: Suara Pembaruan