Eks Sesmenpora Dicecar Soal Aliran Dana ke Imam Nahrawi

Eks Sesmenpora Dicecar Soal Aliran Dana ke Imam Nahrawi
Gedung KPK. ( Foto: Beritasatu.com/ Danung Arifin )
Fana Suparman / YUD Senin, 23 September 2019 | 19:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Alfitra Salamm mengenai dugaan aliran dana suap untuk mantan Menpora, Imam Nahrawi.

Diketahui, tim penyidik KPK memeriksa Alfitra sebagai saksi kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kempora pada KONI tahun anggaran 2018 yang menjerat Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Selain Alfitra, penyidik juga mendalami dugaan aliran dana suap untuk Imam Nahrawi kepada saksi lainnya‎ yang diperiksa hari ini, Kabid Olahraga Internasional, Fery Hadju.

"KPK mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan rincian dugaan aliran dana pada IMN ‎(Imam Nahrawi) sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (23/9/2019).

Sedianya, pada hari ini, tim penyidik memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Imam dan Miftahul Ulum. Namun, seorang saksi lainnya, yakni mantan PNS Kempora, Supriono mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas.

"Belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran yang bersangkutan," kata Febri.

Usai diperiksa, mantan Sesmenpora, Alfitra mengaku dicecar tim penyidik dengan tiga pertanyaan. Salah satu yang dikorek penyidik, kata Alfitra, soal tugasnya sebagai Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) di Kemenpora.

"Saya yang jelas tadi ditanya tugas saya sebagai KPA saja. Enggak sampai 1 jam. Hanya ada tiga pertanyaan," kata Alfitra.

Alfitra enggan membeberkan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini, termasuk saat dikonfirmasi mengenai permintaan uang oleh Imam Nahrawi. Alfitra hanya mengatakan akan membeberkannya di pengadilan.
"Lihat saja di proses pengadilanlah. Nanti lihat saja proses di pengadilan. Yang jelas saya ditanya hanya tugas saya sebagai KPA dalam Sesmenpora," katanya.‎

Sebelumnya, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy mengaku pernah mendengar keluhan Alfitra Salamm saat menjabat sebagai Sesmenpora. Saat itu, Alfitra mengaku tidak kuat lagi menjadi Sesmenpora karena kerap diminta menyediakan uang oleh Imam Nahrawi. Hal ini diungkapkan Ending saat bersaksi dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/4/2019). Ending yang juga terdakwa dalam perkara ini bersaksi untuk terdakwa lainnya, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy.

"Pak Alfitra bilang, 'Saya mau mengundurkan diri dari Sesmenpora karena tidak tahan. Sudah terlalu berat beban saya'," kata Ending dalam kesaksiannya di persidangan.

Ending menuturkan, saat itu, Alfitra diminta menyiapkan uang Rp 5 miliar. Keluh kesah yang disampaikan Alfitra sambil menangis ini juga disaksikan oleh istri Alfitra.

"Curhat sambil menangis dengan (disaksikan) istrinya, beliau harus siapkan uang Rp 5 miliar," ungkap Ending.

Alfitra sempat meminjam uang kepada Ending untuk memenuhi permintaan uang Rp 5 miliar tersebut. Namun, Ending tak dapat menyanggupi lantaran tidak punya uang sebanyak itu.

Menurut Ending, Alfitra selalu diancam akan diganti dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang. Alfitra bercerita bahwa permintaan uang itu disampaikan langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

"Kalau informasi Beliau (Alfitra) itu Pak Menteri. Dia bilang bukan akan dicopot, tetapi akan diganti," kata Ending.

Diketahui, Imam dan Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana Hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018.

Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar. Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Imam dan Miftahul Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan