KPK Tetapkan 3 Tersangka Pemberi Suap Bupati Pakpak Bharat

KPK Tetapkan 3 Tersangka Pemberi Suap Bupati Pakpak Bharat
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / MPA Senin, 23 September 2019 | 20:44 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka pemberi suap kepada Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Ketiga orang itu, yakni Anwar Fuseng Padang, Wakil Direktur CV Wendy, seorang swasta bernama Dilon Bancin, dan seorang PNS bernama Gugung Banurea.

Penetapan tiga orang sebagai tersangka ini merupakan pengembangan perkara suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara yang menjerat Remigo, Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali, dan seorang swasta bernama Hendriko Sembiring. Perkara ini diawali dengan kegiatan OTT yang dilakukan KPK pada 18 November 2018.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Febri membeberkan suap yang diberikan ketiga tersangka kepada Remigo. Dikatakan, sekitar Februari 2018, diduga terjadi pertemuan di rumah dinas Remigo untuk membicarakan proyek Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018. Dalam pertemuan tersebut, terdapat permintaan dari beberapa pihak terkait dengan proyek Dinas PUPR. Remigo memastikan adanya keuntungan untuk dirinya terkait permintaan-permintaan tersebut.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, diduga terjadi pertemuan antara David Anderson dan pihak lain. Dalam pertemuan tersebut, (David menyatakan untuk mendapatkan proyek harus bersedia membayar 10 persen dari nilai proyek sebagai uang muka, di luar uang 'KW'.

"Uang 'KW' diduga sebagai kode dari Uang Kewajiban yang harus dibayarkan kontraktor saat ada pencairan dana proyek," tutur Febri.

Dalam pertemuan tersebut David menawarkan proyek peningkatan/pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng dengan nilai Rp5,1 miliar. Pada Maret 2018, proyek tersebut ditawarkan kepada Dilon dan Gugung yang kemudian menyetujui untuk membayar uang muka Rp500 juta.

"Selanjutnya pada awal April 2018, diduga terjadi penyerahan uang Rp500 juta dari DBC dan GUB kepada perantara yang kemudian menyampaikannya kepada Bupati RYB (Remigo Yolanda Berutu) di kantornya," kata Febri.

Sekitar April 2018, dalam sebuah pertemuan di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Remigo meminta kepada Anggota Pokja ULP supaya lelang proyek peningkatan/pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng dipercepat dan nama calon pemenang akan diberikan oleh David.

Kemudian, David bertemu dengan Pokja ULP untuk memberi informasi bahwa proyek peningkatan/pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng akan diurus oleh Gugung dan Dilon. Gugungn kemudian memasukan penawaran untuk paket pekerjaan peningkatan/pengaspalan Jalan Simpang Singgabur Namuseng dengan menggunakan PT. Alahta. Pada akhir Juni 2018, PT. ALAHTA, yang dimiliki oleh kerabat Gugung, dinyatakan sebagai pemenang. Atas pengumuman ini, Gugung memberi uang 'koin' sebesar Rp50 juta kepada Sekretaris Pokja ULP.

"DAK beberapa kali meminta kepada PT Alahta untuk membayar uang 'KW', yaitu setelah pencairan dana proyek mencapai 50 persen dan 95 persen serta beberapa permintaan lainnya untuk keperluan mendesak Bupati RYB. Diduga pemberian uang dari tersangka DBC dan GUB total sejumlah Rp 720 juta melalui DAK kepada Bupati RYB terkait dengan fee pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat yang diduga berasal dari mitra yang sedang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat," papar Febri.

Sementara terkait suap dari Anwar Fuseng Padang, Febri menuturkan, dugaan suap ini bermula pada Februari 2018, saat David menghubungi Anwar untuk meminta uang Rp250 juta sebagai persyaratan 25 persen uang 'KW' jika ingin mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat.

Tersangka AFP kemudian menerima tawaran tersebut dengan memberikan suap secara total Rp 300 juta dalam beberapa tahap. 



Sumber: Suara Pembaruan