Menteri Agraria Berharap RUU Pertanahan Disahkan DPR Periode Mendatang

Menteri Agraria Berharap RUU Pertanahan Disahkan DPR Periode Mendatang
Sofyan Djalil. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / AO Selasa, 24 September 2019 | 20:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPR atas usulan pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Di antara empat RUU tersebut, yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat adalah RUU KUHP dan RUU Pertanahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, penundaan pengesahan RUU Pertanahan dilakukan berdasarkan permohonan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR. "RUU Pertanahan memang seharusnya disahkan DPR periode ini. Kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk ditunda," kata Sofyan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Diakui Sofyan, penundaan pengesahan RUU Pertanahan diajukan pemerintah pada menit-menit terakhir pengesahan. Penundaan terpaksa dilakukan karena ada poin-poin pasal yang perlu ditelaah kembali. Sofyan enggan menyebutkan poin-poin mana yang yang perlu ditelaah.

Menurutnya, dalam mempelajari draf RUU Pertanahan banyak pihak yang masih salah kaprah terkait dengan kebijakan yang sudah disusun. Salah satunya terkait dengan keberadaan bank tanah. "Padahal, bank tanah itu tujuannya untuk mempercepat reformasi agraria. Pemanfaatan tanah akan ditujukan untuk kepentingan sosial dan umum, sehingga pemerataan bisa lebih mudah dicapai," ucapnya.

Selama ini banyak sengketa terjadi karena tanah-tanah tersebut tidak terdaftar. Akibatnya, mafia-mafia tanah dengan bebas mengklaim dan membuat surat tanah palsu. Demi menekan spekulan tanah, pemerintah menargetkan seluruh tanah di Indonesia terdaftar pada 2025.

Selain itu, pemerintah juga sempat menghapus ketentuan pajak progresif bagi pemilik lahan yang lebih dari satu bidang dalam RUU Pertanahan. Poin tentang pajak progersif ini sempat menuai protes dari dunia usaha, karena merugikan.

"Substansi, menurut kami, bagus, tetapi saat-sata terakhir ada beberapa poin yang harus didiskusikan ulang. Mudah-mudahan akan dibahas oleh DPR mendatang," katanya.

Dalam hal ini, dirinya pun memastikan bahwa produk-produk hukum yang ada di RUU Pertanahan tersebut telah dibahas sejak lama, sehingga penyusunan RUU itu pun sudah dianggap matang.

Dalam RUU Pertanahan ada beberapa pasal yang dinilai banyak pihak bermasalah, seperti Pasal 91 yang menyebutkan bahwa orang yang menghalangi petugas saat menggusur bisa dipidana.

Selain itu, dalam Pasal 95 juga mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan pemufakatan jahat dalam sengketa tanah bisa dipidana. Pasal lain yang bermasalah adalah Pasal 26. Pasal ini memberikan hak guna usaha (HGU) sampai 90 tahun.



Sumber: Suara Pembaruan