Profesionalisme, Tantangan Pencegahan Korupsi di Daerah

Profesionalisme, Tantangan Pencegahan Korupsi di Daerah
Alexander Marwata. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Rabu, 25 September 2019 | 20:12 WIB

Solo, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyatakan, profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi tantangan untuk meningkatkan pengawasan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga: KPK Minta Calon Kepala Daerah Waspadai Kepentingan Donatur

"Profesionalisme ini menjadi tantangan sumber daya manusia (SDM) APIP unggul yang bisa mencegah korupsi. Oleh karenanya, APIP itu bisa betul-betul bekerja profesional, objektif dan anggaran bisa terpenuhi," ujar Alexander Marwata saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 dengan tema 'Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi' di The Sunan Hotel, Solo, Rabu (25/9/2019).

Pria yang akrab disapa Alex ini juga menyoroti persoalan yang berkenaan dengan kualitas dan kuantitas inspektorat di seluruh Indonesia yang dinilainya masih minim. Secara kuantitas, kata Alex, Indonesia masih kekurangan sekitar 24.000 tenaga inspektorat. Sementara dari sisi kualitas, tak banyak inspektorat yang telah mencapai level 3 atau menerapkan praktik profesional.

"Persoalan terkait inpektorat, dari sisi jumlah yang berdasarkan data KPK masih ada kekurangan sekitar 24.000 tenaga inspektorat di seluruh Indonesia, dari sisi kualitas BPKP tahun 2019 di level 3," katanya.

Baca Juga: Selama 6 Bulan, KPK Selamatkan Rp 28,7 Triliun

Selain itu, Alex menyatakan komitmen dan integritas kepala daerah dapat mendukung kerja APIP untuk mengawasi secara objektif dan independen. Bahkan, Alex menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci agar APIP dapat bekerja secara profesional dan independen.

"Rasa-rasanya kalau kepala daerah itu tidak berintegritas ya pasti akan menunjuk inspektur yang sama dengan kepala daerahnya. Komitmen kepala daerah itu menjadi kunci bapak ibu bisa melakukan pengawasan dengan independen, bisa melakukan pengawasan dengan profesional dan objektif," ungkap Alexander Marwata.

Alex menyatakan, KPK telah membentuk tim supervisi pencegahan korupsi atau Korsupgah yang telah tersebar di daerah. Dengan Korsupgah ini, KPK berharap dapat bersinergi dengan APIP untuk mencegah tindak pidana korupsi menyangkut tata kelola pemerintahan daerah.

"Kami di KPK membentuk tim koordinasi supervisi pencegahan, ini kami harapkan bisa berkolaborasi untuk mencegah tindakan korupsi. Oleh karena itu, kita harus bekerjasama, bergandengan tangan, ini pekerjaan rumah kita bersama,” kata Alex.

Alex mengatakan, dengan profesionalisme dan independensi APIP, kerja-kerja pencegahan korupsi dapat berjalan maksimal. Bahkan, tak menutup kemungkinan KPK nantinya hanya mensupervisi laporan-laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh APIP. Untuk mencapai hal tersebut, kata Alex, pihaknya terus mendorong pelatihan-pelatihan kepada APIP, terutama pelatihan audit barang dan jasa. Melalui pelatihan ini, KPK berharap APIP dapat mengendus jika terjadi penyimpangan-penyimpangan.

"Saya berharap SDM APIP jadi kader terdepan dalam upaya pencegahan korupsi," tandas Alexander Marwata.



Sumber: Suara Pembaruan