KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bengkayang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bengkayang
Bupati Bengkayang Suryadman Gidot (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / JAS Jumat, 27 September 2019 | 07:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati nonaktif Bengkayang, Suryadman Gidot, tampaknya bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Jakarta Pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan Suryadman yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Bengkayang.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, masa penahanan Suryadman diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 3 Oktober 2019. Dengan demikian, Suryadman setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 11 November 2019.

"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 11 November 2019 untuk tersangka TPK suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019," kata Jubir KPK Febri Diansyah, Kamis (26/9/2019).

Selain Suryadman, KPK juga memperpanjang masa penahanan enam orang lainnya yang juga menyandang status tersangka kasus yang sama. Keenam tersangka itu, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexius dan lima pengusaha bernama Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus.

Dalam kasus ini, Suryadman Gidot melalui Alexius diduga menerima suap sekitar Rp 340 juta dari Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat dan Pandus yang merupakan rekanan Pemkab Bengkayang. Suap ini diberikan lantaran lima orang swasta itu mendapat proyek sejumlah pekerjaan dengan skema penunjukan langsung di Dinas PUPR.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bengkayang

Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp 20-25 juta, atau minimal sekitar 10persen  dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp 200 juta.

Suap berawal saat Suryadman meminta uang kepada Alexius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Agustinus Yan masing-masing Rp 300 juta. Permintaan ini sebagai timbal balik atas pemberian anggaran tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar. Suryadman mengaku membutuhkan uang untuk menyelesaikan persoalan pribadinya.

Menindaklanjuti permintaan Suryadman, Alexius kemudian menghubungi beberapa rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran awal. Sehari berikutnya, Alexius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan dengan nilai total Rp 340 juta.

Rincian fee yang diterima Alexius yakni Rp 120 juta dari Bun Si Fat, Rp 160 juta dari tiga pengusaha yaitu Pandus, Yosef dan Rodi. Terakhir Rp 60 juta Nelly Margaretha.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Bengkayang



Sumber: Suara Pembaruan