RUU Siber Batal Disahkan DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

RUU Siber Batal Disahkan DPR

Jumat, 27 September 2019 | 16:15 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloh / ALD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menyatakan, berdasarkan laporan terakhir ke pimpinan, banyak Pansus DPR yang sudah menyatakan dan mengisyaratkan tak sanggup menyelesaikan sejumlah pembahasan RUU di sisa waktu kerja yang ada. Salah satunya termasuk RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber), RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pertanahan, dan RUU Bea Materai.

"Semua belum sanggup menyelesaikan," kata Fahri Hamzah, Jumat (27/9).

Khusus mengenai RUU Siber, menurutnya, tak tiba-tiba pembahasannya. RUU ini berawal dari adanya satu ancaman baru negara yang disebutkan di dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang diajukan Kementerian Pertahanan. Yakni ancaman perang hibrida yang salah satunya lewat perang siber.

DPR lalu melihat bahwa siber perlu diurusi. Jika perang itu terjadi, harus jelas siapa konsolidatornya terhadap masing-masing lembaga terkait. Maka ide inisiatif DPR untuk RUU Siber pun dimasukkan ke Prolegnas Prioritas pada tahun 2018. Saat itu naskah akademis dan drafnya pun disiapkan. Baru pada Mei 2019, RUU Siber itu ditetapkan sebagai inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Karena kesibukan parpol menghadapi Pemilu 2019, pembahasannya tak terlalu intensif. Baru pada September 2019, Panitia Khusus (Pansus) yang khusus menangani pembahasannya dibentuk. DPR sendiri sadar bahwa RUU itu tak mungkin disahkan di periode ini. Namun, pemerintah diminta segera mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut sesegera mungkin agar bisa dilanjutkan pembahasannya di periode depan.

"DIM itu syarat untuk mengajukan carry over," kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo berkali-kali menyebutkan pentingnya negara memberi perhatian kepada berbagai ancaman di dunia siber. Misalnya, terkait konflik yang terjadi di Papua akhir-akhit ini, selain masalah sinergi antarberbagai instansi maupun kelompok serta pengamanan oleh aparat, Bambang melihat pengawasan wilayah siber diperlukan.

Bambang, yang akrab disapa Bamsoet itu mendorong agar konten yang bersifat hoax maupun konten propaganda yang bersifat memprovokasi masyarakat Papua dan membuat situasi semakin tidak kondusif untuk diblokir.

"Dan mengimbau juga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya yang disebarkan lewat media sosial dan internet," kata Bamsoet.

Ini menjadi bukti bahwa ancaman lewat dunia siber itu memang nyata. Rakyat Indonesia sudah menyaksikan sendiri bahwa kejadian di Papua bukanlah satu-satunya. Sudah ada berbagai kejadian di wilayah lain termasuk Jakarta, yang dipicu oleh konten propaganda hoax di internet. "Aturan yang mengatur ketahanan siber ini memang mendesak," kata Bamsoet.

Dia mengutip penelitian yang diprakarsai Microsoft di tahun 2019, bahwa kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp 478,8 triliun. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, setidaknya sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia.

Di sisi lain, bukan tak mungkin jaringan listrik dan internet Indonesia bisa mati total bila diserang lewat siber. Bahkan pesawat dan kapal selam tempur milik Indonesia bisa saja dikendalikan dari jarak jauh sehingga melakukan serangan tanpa bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri.

Logikanya seperti smartphone yang hilang, namun bisa dikunci oleh pemiliknya dari jarak jauh sehingga tak bisa digunakan si pencuri. Untuk mengantisipasinya, maka Indonesia perlu membangun infrastruktur yang bisa menahannya. "Pada titik itu ketahanan siber kita wajib dibangun," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Satu Tahun Lebih Berlalu, Kasus Nur Mahmudi Masih Gelap

Saling lempar berkas sudah empat kali bolak balik antara Polresta Depok dan Kejaksaan Negeri Depok.

NASIONAL | 27 September 2019

Soal Perppu KPK, Golkar Pahami Langkah Presiden Jokowi

Ace Hasan Syadzily meyakini Golkar akan mempertimbangkan dinamika yang ada, dan memahami langkah Presiden Jokowi.

NASIONAL | 27 September 2019

Presiden Instruksikan Penanganan Segera Korban Gempa Ambon

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk bergerak cepat membantu masyarakat Ambon pascagempa di wilayah tersebut.

NASIONAL | 27 September 2019

Presiden Jokowi Doakan 2 Mahasiswa Korban Demo di Kendari

Presiden Jokowi menyampaikan dukacita dan berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya ananda Randi dan ananda Yusuf Kardawi dalam demo di Kendari.

NASIONAL | 27 September 2019

Ditolak RSHJ, Penyelamat Kucing Mengadu ke BPKN

“RSHJ seharusnya belajar untuk menangani keluhan pelanggan secara baik dengan melakukan investigasi lalu memberikan klarifikasi,” imbuh Francine.

NASIONAL | 27 September 2019

Disaksikan KPK, Implementasi Kurikulum Antikorupsi SD-SMA di Jateng Diteken

Saat ini ada 23 sekolah sebagai pilot project sekolah berintegritas.

NASIONAL | 27 September 2019

Pemprov Bengkulu Batalkan Penerimaan CPNS dan PPPK

Awalnya Pemprov Bengkulu berencana untuk menerima CPNS dan PPPK sebanyak 270 orang.

NASIONAL | 27 September 2019

Dinas Pendidikan Jambi Tegur Kepala Sekolah yang Izinkan Siswa Ikut Demo

Demonstrasi siswa tersebut termasuk kelalaian kepala sekolah.

NASIONAL | 27 September 2019

Penyelundup Benih Lobster Kembali Tertangkap di Jambi

Benih lobster tersebut ditaksir bernilai Rp 23 miliar.

NASIONAL | 27 September 2019

"Andaikan Semua Pejabat Kayak Pak Ganjar..."

"Coba di Jakarta begini," timpal akun @memeyustika.

NASIONAL | 27 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS