RUU Siber Batal Disahkan DPR

RUU Siber Batal Disahkan DPR
Fahri Hamzah ( Foto: ANTARA )
Markus Junianto Sihaloh / ALD Jumat, 27 September 2019 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menyatakan, berdasarkan laporan terakhir ke pimpinan, banyak Pansus DPR yang sudah menyatakan dan mengisyaratkan tak sanggup menyelesaikan sejumlah pembahasan RUU di sisa waktu kerja yang ada. Salah satunya termasuk RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber), RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pertanahan, dan RUU Bea Materai.

"Semua belum sanggup menyelesaikan," kata Fahri Hamzah, Jumat (27/9).

Khusus mengenai RUU Siber, menurutnya, tak tiba-tiba pembahasannya. RUU ini berawal dari adanya satu ancaman baru negara yang disebutkan di dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang diajukan Kementerian Pertahanan. Yakni ancaman perang hibrida yang salah satunya lewat perang siber.

DPR lalu melihat bahwa siber perlu diurusi. Jika perang itu terjadi, harus jelas siapa konsolidatornya terhadap masing-masing lembaga terkait. Maka ide inisiatif DPR untuk RUU Siber pun dimasukkan ke Prolegnas Prioritas pada tahun 2018. Saat itu naskah akademis dan drafnya pun disiapkan. Baru pada Mei 2019, RUU Siber itu ditetapkan sebagai inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Karena kesibukan parpol menghadapi Pemilu 2019, pembahasannya tak terlalu intensif. Baru pada September 2019, Panitia Khusus (Pansus) yang khusus menangani pembahasannya dibentuk. DPR sendiri sadar bahwa RUU itu tak mungkin disahkan di periode ini. Namun, pemerintah diminta segera mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut sesegera mungkin agar bisa dilanjutkan pembahasannya di periode depan.

"DIM itu syarat untuk mengajukan carry over," kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo berkali-kali menyebutkan pentingnya negara memberi perhatian kepada berbagai ancaman di dunia siber. Misalnya, terkait konflik yang terjadi di Papua akhir-akhit ini, selain masalah sinergi antarberbagai instansi maupun kelompok serta pengamanan oleh aparat, Bambang melihat pengawasan wilayah siber diperlukan.

Bambang, yang akrab disapa Bamsoet  itu mendorong agar konten yang bersifat hoax maupun konten propaganda yang bersifat memprovokasi masyarakat Papua dan membuat situasi semakin tidak kondusif untuk diblokir.

"Dan mengimbau juga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya yang disebarkan lewat media sosial dan internet," kata Bamsoet.

Ini menjadi bukti bahwa ancaman lewat dunia siber itu memang nyata. Rakyat Indonesia sudah menyaksikan sendiri bahwa kejadian di Papua bukanlah satu-satunya. Sudah ada berbagai kejadian di wilayah lain termasuk Jakarta, yang dipicu oleh konten propaganda hoax di internet. "Aturan yang mengatur ketahanan siber ini memang mendesak," kata Bamsoet.

Dia mengutip penelitian yang diprakarsai Microsoft di tahun 2019, bahwa kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp 478,8 triliun. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, setidaknya sepanjang 2018 ada sekitar 232 juta serangan siber menyerbu Indonesia.

Di sisi lain, bukan tak mungkin jaringan listrik dan internet Indonesia bisa mati total bila diserang lewat siber. Bahkan pesawat dan kapal selam tempur milik Indonesia bisa saja dikendalikan dari jarak jauh sehingga melakukan serangan tanpa bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri.

Logikanya seperti smartphone yang hilang, namun bisa dikunci oleh pemiliknya dari jarak jauh sehingga tak bisa digunakan si pencuri. Untuk mengantisipasinya, maka Indonesia perlu membangun infrastruktur yang bisa menahannya. "Pada titik itu ketahanan siber kita wajib dibangun," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan