Cikini Studi: Kekerasan dalam Mengatasi Unjuk Rasa Cederai Ketulusan Jokowi

Cikini Studi: Kekerasan dalam Mengatasi Unjuk Rasa Cederai Ketulusan Jokowi
Peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 27 September 2019 | 21:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Cara-cara kekerasan saat menghadapi demonstrasi mahasiswa terbukti gagal menurunkan tensi politik di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, cara seperti itu memperburuk citra demokrasi yang susah payah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tewasnya Randi dan Yusuf menambah daftar panjang kekerasan saat menangani unjuk rasa mahasiswa. Kami prihatin melihat perlakuan seperti itu,” kata peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Dikatakan, meski Presiden Jokowi sudah mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, itu belum cukup bila tidak diikuti langkah penegakan hukum secara terbuka, tanpa pilih kasih.

“Kekerasan bukan cara yang elok saat menghadapi pengunjuk rasa. Polisi terlatih harus taat dengan prosedur tetap yang menjadi pedoman saat pengamanan unjuk rasa. Percuma polisi diberi anggaran besar, tetapi untuk kualitas saat berhadapan dengan massa malah kedodoran,” kata Teddy.

Dia menegaskan, penyebab kematian Faisal Amir, mahasiswa Al Azhar yang sempat kritis karena luka-luka saat unjuk rasa di DPR, harus diselidiki. Pemerintah tak cukup hanya merasa prihatin atas jatuhnya korban.

Peneliti Cikini Studi lainnya, Ori Rahman mengatakan, terlepas adanya aksi kekerasan oleh simpatisan mahasiswa maupun upaya premanisme, aparat harus menghadapi aksi unjuk rasa dengan sikap tenang dan mengedepankan langkah-langkah persuasif dan preventif.

“Jangan sampai sebelum keadaan darurat sudah menggunakan alat pentungan, gas air mata, dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Polisi harus terlatih,” kata Ori Rahman yang juga seorang advokat.

Ori juga menyayangkan penangkapan terhadap orang-orang yang menyatakan pendapat. Dikatakan, dalam kerangka sistem demokrasi, orang bebas menyampaikan pendapat maupun pikiran.

“Dalam negara demokrasi, maka rakyat dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan boleh berbeda pendapat dengan penguasa. Seharusnya, tim komunikasi pemerintah tampil ke depan untuk menjelaskan apa yang terjadi di Wamena, Papua, kepada publik. Bukan malah menggunakan pasal-pasal hukum untuk menggertak para opinion leader. Cara gertakan seperti itu membuat aparat bisa blunder secara opini dalam masyarakat,” ujarnya.

Pengamat politik Iskandar Zulkarnain menambahkan, perbedaan pendapat jangan disikapi dengan ancaman sebagai tersangka maupun kekerasan psikologis. “Dalam kasus Dhandy, yang langsung dilakukan penangkapan, seharusnya pemerintah segera melakukan klarifikasi jika merasa apa yang disampaikan itu tidak benar,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan