Aktivis Antikorupsi: KPK Dibajak Oknum Internal dan Eksternal

Aktivis Antikorupsi: KPK Dibajak Oknum Internal dan Eksternal
(Dari kiri ke kanan): Teuku Taufiqulhadi (F-Nasdem DPR), Kurnia Ramadana (peneliti hukum ICW), Syahrul (moderator), dan Madun Hariadi (Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia) dalam forum diskusi dengan”KPK Dibajak???” yang diselenggarakan Komite Mahasiswa Muslim Indonesia (KMMI) Bersama Fata Institute (Fins), di Gedung Juang 45 Menteng, Jumat (27/9/2019). ( Foto: istimewa )
Bernadus Wijayaka / BW Jumat, 27 September 2019 | 23:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia, Madun Hariadi menyatakan, ada oknum di internal dan eksternal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanfaatkan lembaga antirasuah itu untuk mencari kekayaan.

"Saya pengalaman 10 tahun sebagai penggiat antikorupsi. Ada oknum-oknum di KPK itu seperti orang berenang sambil minum air. KPK dimanfaatkan untuk mencari kekayaan," kata Madun dalam forum diskusi ”KPK Dibajak???” yang diselenggarakan Komite Mahasiswa Muslim Indonesia (KMMI) bersama Fata Institute (Fins), di Gedung Juang 45 Menteng, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa beberapa waktu lalu juga merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan para oknum tersebut. Ia mengaku mendapat informasi mengenai adanya pemetaan yang dilakukan untuk menghasut massa melakukan aksi-aksi turun ke jalan atau ke DPR.

"Saya duduk bareng dengan LSM (lembaga swadaya masyarakat) itu, bersebelahan. Dari kalimat-kalimat yang disampaikan ke anak-anak mahasiswa, mereka tetap berdalih bahwa KPK ini benar, bahwa UU ini akan melemahkan. Jadi LSM jelas-jelas di situ sudah menghasut untuk membenturkan mahasiswa yang tidak mengerti apa-apa," kata Madun menanggapi video yang beredar mengenai mahasiswa yang bertemu dengan LSM dan pimpinan KPK.

"Itu benar BEM yang diundang. Jadi mereka harus diajak berdiskusi bareng karena kalau tidak nanti akan dibenturkan. Kepentingannya apa? Untuk pelantikan Presiden. Bohong kalau tidak ada yang ke sana," kata Madun.

Ia pun berharap agar Presiden bertindak tegas. Menurutnya, setiap kebijakan akan selalu menuai pro dan kontra.

"Isu masalah UU dihembuskan untuk menutupi kebusukan KPK. Jadi ini ada upaya menggiring opini, ini hanya pengalihan isu saja. Kasihan sebenarnya adik-adik mahasiswa kita. Sebenarnya KPK ketakutan kebongkar boroknya kalau revisi UU ini dilakukan," kata Madun.



Sumber: PR