MA: Hakim yang Lepaskan Terdakwa BLBI Melanggar Etik

MA: Hakim yang Lepaskan Terdakwa BLBI Melanggar Etik
Syafruddin Arsyad Temenggung. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Minggu, 29 September 2019 | 15:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan hakim ad hoc tindak pidana korupsi Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Syamsul Rakan merupakan salah satu majelis hakim Kasasi MA yang diajukan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Sudah diputuskan oleh Tim Pemeriksa MA dengan putusan bahwa Saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi awak media, Minggu (29/9/2019).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan MA, nama Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum di kantor lawfirm meski telah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA. Selain itu, Syamsul juga terbukti melakukan kontak dan bertemu dengan salah seorang penasihat hukum Syafruddin. Padahal Syamsul sedang menangani Kasasi yang diajukan Syafruddin.

"Yang bersangkutan juga mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan saudara Ahmad Yani, salah seorang penasihat hukum terdakwa SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) di Plaza Indonesia pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 17.38 sampai dengan  pukul 18.30 WIB, padahal saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota pada majelis hakim Terdakwa SAT," kata Andi Samsan Nganro.

Atas pelanggaran etik tersebut, MA menjatuhkan sanksi sedang terhadap Syamsul Rakan. Dengan sanksi ini, Syamsul Rakan dihukum enam bulan dilarang menangani perkara.

"Atas alasan tersebut Sdr. Syamsul Rakan Chaniago, hakim ad hoc Tipikor pada MA, sebagai Terlapor dikenakan sanksi sedang berupa hakim non-palu selama enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/P-KY/09/2012," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan Kasasi Syafruddin. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 9 Juli lalu itu, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Meski demikian, dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.



Sumber: Suara Pembaruan