Kasus Suap Proyek Air Minum, KPK Geledah Kantor Minarta Dutahutama

Kasus Suap Proyek Air Minum, KPK Geledah Kantor Minarta Dutahutama
Febri Diansyah. ( Foto: ANTARA FOTO / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / CAH Senin, 30 September 2019 | 19:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Minarta Dutahutama, milik Leonardo Jusminarta Prasetyo di Tower Ayodya, Jakarta, Senin (30/9/2019). Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Leonardo dan Anggota BPK Rizal Djalil.

“Jumat malam kemarin tim sudah lakukan penggeledahan di kantor PT MD (Minarta Dutahutama) di Tower Ayodya, Jakarta,” kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (30/9/2019).

Dari penggeledahan itu, kata Febri, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen dan barang bukti yang disita berkaitan dengan proyek SPAM.

"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen proyek SPAM dan barang bukti elektronik," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek SPAM di Kempupera. Tak hanya Rizal Djalil, dalam kasus ini KPK juga menjerat Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prsetyo. Penetapan dua orang itu sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus suap proyek SPAM yang menjerat empat pejabat SPAM Kempupera dan empat pihak swasta.

Rizal Djalil diduga menerima aliran dana sebesar SGD 100.000 dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Kasus ini bermula saat Rizal berkenalan dengan Leonardo sekitar tahun 2015 atau 2016 di Bali melalui seorang perantara. Saat itu Leonardo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kempupera. Melalui seorang perantara, Leonardo menyampaikan akan menyerahkan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain. Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga yaitu sejumlah SGD 100 ribu dalam pecahan SGD 1.000 atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Sekitar Oktober 2016, BPK memeriksa Direktorat SPAM Kempupera sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK tertanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rizal dalam kapasitas sebagai Anggota IV BPK-RI saat itu. Surat tugas itu untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kempupera dan instansi terkait pada 2014, 2015 dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Awalnya dari pemeriksaan tersebut, terdapat temuan sebesar Rp 18 miliar tetapi kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar. Sebelumnya, Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut, yaitu sebesar Rp2,3 miliar.

Tak hanya itu, Rizal juga diduga pernah memanggil Direktur SPAM ke kantornya. Dalam pertemuan itu, Rizal
menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM. Pihak yang mewakili Rizal tersebut ternyata Leonardo yang menginginkan menggarap proyek SPAM JDU Hongaria.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Leonardo yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

 



Sumber: Majalah Investor