KPK Tahan Eks Dirut Perum Jasa Tirta II

KPK Tahan Eks Dirut Perum Jasa Tirta II
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YUD Senin, 30 September 2019 | 19:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (PJT II) Djoko Saputro, Senin (30/9/2019). Djoko ditahan usai diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Djoko Saputro ditahan di rumah tahanan (rutan) Pomdan Jaya Guntur. Djoko bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari ke depan.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Febri saat dikonfirmasi.

Djoko terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.30 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dengan tangan terborgol, Djoko enggan berkomentar mengenai penahanannya.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut PJT II Djoko Saputra dan seorang swasta bernama Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

Pada 2016 atau setelah diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur, Djoko memerintahkan relokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000.

Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Setelah revisi anggaran, Djoko diduga memerintahkan pelaksanan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana. Dalam menggarap kedua kegiatan itu, Andririni menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta. Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp 5.564.413.800.

Padahal, pelaksanaan lelang diduga dilakukan dengan rekayasa dan hanya formalitas. Bahkan, nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dlpinjam dan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang. Selain itu, penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated.

Akibat rekayasa yang dilakukan Djoko dan Andririni tersebut, keuangan negara diduga dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Kerugian negara ini diduga merupakan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66% dari pembayaran yang telah diterima.



Sumber: Suara Pembaruan