UU KPK, Iluni Usulkan Uji Materi ke MK

UU KPK, Iluni Usulkan Uji Materi ke MK
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 2 Oktober 2019 | 18:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian mengatakan pihaknya lebih mendorong judicial review atau uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi lebih tepat dilakukan dibandingkan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU KPK (Perppu KPK).

Menurut Andre, langkah yang tepat bagi pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan UU KPK hasil revisi adalah JR ke MK.

"Kalau masih ada elemen-elemen masyarakat dan alumni kita merasa prosedur ini dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya atau pasal-pasal (dalam UU KPK) dianggap bisa melemahkan penegakan hukum pemberantasan korupsi, cara satu-satunya judicial review," ujar Andre usai diskusi bertajuk "Menimbang Urgensi Perppu UU KPK" di Sekretariat ILUNI UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Menurut Andre, pilihan pernerbitan Perppu KPK tetap memicu polemik. Apalagi, kata dia, Perppu tersebut akan dibahas oleh DPR yang sikap sudah jelas mendukung revisi UU KPK. Karena itu, kata dia, lebih baik dilakukan judicial review sehingga ada pihak ketiga atau MK yang menilai dan mengadili pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam UU KPK.

"Kalau Perppu akan tetap lewat persetujuan DPR lagi dan ini kita belum jelas soal kepastian di DPR, posisinya bagaimana. Yang kita tahu sekarang posisi DPR kemarin, UU-nya seperti ini. Kalau judicial review kan pihak ketiga yang menentukan, yakni MK," terang dia.

Lebih lanjut, Andre mengatakan pihaknya juga sekarang tidak dalam posisi menerima atau menolak UU KPK hasil revisi. Menurut dia, UU tersebut sudah disahkan DPR dan sekarang lagi menunggu tanda tangan Presiden Jokowi serta pemberian nomor untuk dimasukkan ke dalam lembaran negara. Jika tidak ditandatangani Presiden, UU KPK hasil itu akan tetap berlaku secara otomatis setelah 30 hari sejak disahkan DPR.

"Kita harus jelaskan juga, ini tanggung jawab kita ke masyarakat juga dan ke alumni untuk bilang bahwa menerima atau menolak bukan opsi sekarang. Ini sudah jadi UU, disahkan, tinggal nunggu berita negara, keluar di lembaran negara, ada nomor," pungkas Andre.



Sumber: BeritaSatu.com