Tak Ada Kegentingan Memaksa, Perppu UU KPK Inkonstitusional

Tak Ada Kegentingan Memaksa, Perppu UU KPK Inkonstitusional
Sejumlah orang dari Srikandi Milenials dan Masyarakat Penegak Demokrasi menggelar aksi damai dikawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Asni Ovier / AO Kamis, 3 Oktober 2019 | 07:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan DPR dinilai inkonstitusional. Penyebabnya, saat ini tidak ada kondisi kegentingan memaksa sebagai syarat konstitusi penerbitan perppu.

“Meskipun penerbitan perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan bersifat subjektif, tetapi penerbitan perppu terhadap UU KPK menjadi tidak konstitusional. Sebab, perppu tersebut tidak memenuhi syarat kondisi 'kegentingan yang memaksa', sebagaiman parameter yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan perppu,” ujar pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Dikatakan, pilihan yang konstitusional dan memiliki legitimasi hukum saat ini hanya melalui uji materi di Mahkkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, jauh lebih baik bila semua komponen masyarakat menunggu proses dan keputusan di MK yang bersifat final dan mengikat.

“Presiden memiliki diskresioner penuh untuk memutuskan bahwa jalur legitimasi melalui putusan MK adalah pilihan dengan legalitas yang sempurna,” ujar Indriyanto.

Selain itu, kata dia, bila Presiden menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK, sehingga UU yang baru itu menjadi tidak sah, maka akan terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan putusan MK nanti. Apalagi, bila akhirnya putusan MK nanti menolak permohonan uji materi, yang artinya tetap mengesahkan UU KPK yang baru.

“Itu artinya tidak ada kepastian hukum, karena ada tumpang tindih dan saling bertentangan mengenai polemik objek yang sama, yaitu UU KPK,” kata Indriyanto.

Dikataan, dalam hal ada pertentangan antara perppu dan putusan MK, maka perppu harus menundukkan diri kepada putusan yang final dan mengikat itu. Jadi, untuk menghindari adanya pertentangan tersebut, jalur utama dengan legitimasi konstitusional adalah menunggu putusan MK atas uji materi UU MK, yang sudah diajukan sejumlah mahasiswa.



Sumber: Suara Pembaruan