Forum Rektor Usul RUU KUHP Disosialisasikan Masif dan Terstruktur

Forum Rektor Usul RUU KUHP Disosialisasikan Masif dan Terstruktur
Rektor Undip, Yos Johan Utama. ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / JAS Kamis, 3 Oktober 2019 | 22:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Forum Rektor Indonesia (FRI) berharap agar sosialisasi sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menuai polemik dapat dilakukan secara masif dan terstruktur. FRI juga meminta agar seluruh pihak dapat menahan diri untuk menghadirkan suasana kondusif.

“Berikutnya membuka ruang dialog, untuk yang berbeda pendapat. Kemudian, berkaitan dengan itu, masalah RUU yang menjadi polemik, perlu adanya sosialisasi yang ditingkatkan,” ungkap Ketua FRI, Yos Johan Utama, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Menurut Yos, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu regulasi yang sepatutnya disosialisasikan. Yos menambahkan, pihaknya telah mengadakan kajian dengan mengundang para perancang RUU tersebut.

“Memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga kita tempatkan mahasiswa itu, setuju karena paham. Tidak setuju, juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham,” demikian rektor Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Baca juga: Dukung Uji Materi, BEM UI Belum Rencanakan Aksi Lagi

Yos menyatakan, para rektor berharap agar setiap mahasiswa dapat benar-benar memahami substansi terkait RUU KUHP. “Kami ingin memberikan sosialisasi karena jangan mereka hanya melihat dari socmed (media sosial) yang sudah dipotong,” tegas Yos.

Di sisi lain, menurut Yos, pro dan kontra Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru sebaiknya ditempuh lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yos menyatakan, polemik RUU KUHP dan UU KPK tidak bisa disatukan.

“KUHP sendiri, KPK sendiri. Kami pada prinsipnya kembalikan kepada pendekatan konstitusional. Pada saat ini ada hal yang dianggap bertentangan atau apa, melalui jalur konstitusional (di MK),” imbuh Yos.

Baca juga: YLKI: Vandalisme Tidak Bisa Dibenarkan

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP dihapus. “Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, yang belum fix, lebih baik dikeluarkan,” kata Pramono.

Meski begitu, Pramono menyatakan, informasi hoax justru banyak beredar terkait RUU KUHP. “Tentunya media massa juga harus secara adil memberi ruang untuk itu karena kemarin misalnya RUU KUHP, yang beredar kan lebih banyak hoax-nya. Mereka belum baca substansinya,” tegas Pramono.



Sumber: Suara Pembaruan