KPK Telusuri Aliran Dana Fee Kuota Impor Ikan Perum Perindo

KPK Telusuri Aliran Dana Fee Kuota Impor Ikan Perum Perindo
Ilustrasi (Foto: Beritasatu.com)
Fana Suparman / WBP Jumat, 4 Oktober 2019 | 10:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana fee kuota impor di Perum Perindo. Lembaga antikorupsi menduga terdapat pihak lain yang turut kecipratan aliran dana dari kasus dugaan suap dugaan suap impor ikan yang telah menjerat Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda dan Direktur PT. Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa.

"Dalam kasus ini kami menemukan ada pihak-pihak tertentu yang diduga menerima fee dari alokasi atau dari kuota impor ikan yang sebenarnya dimiliki oleh Perum Perindo tersebut, tapi kemudian diberikan pada pihak swasta yang kami indikasikan itu pernah di-blacklist sebelumnya terkait dengan impor ikan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Dalam kasus ini, Risyanto diduga menerima suap dari Mujib agar PT Navy Arsa Sejahtera mendapat kuota impor ikan dengan total komitmen 750 ton. Padahal, PT Navy Arsa Sejahtera merupakan salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk blacklist sejak tahun 2009 karena melakukan impor ikan melebihi kuota. KPK menduga alokasi fee senilai Rp1.300 untuk setiap kilogram Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia. "Ini mekanisme yang perlu kami dalami lebih lanjut di tahap penyidikan ini," kata Febri Diansyah.

Untuk mengusut hal tersebut, Lani Pujiastuti dan Yusniastin yang merupakan Sekretaris Risyanto serta Kepala Divisi Pengelolaan Aset Perum Perindo, Wenny Prihatini dan seorang ibu rumah tangga Efrati Purwantika. Selain soal aliran dana, dalam pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut, tim penyidik juga mendalami mengenai tugas wewenang dan fungsi Perum Perindo.

"Jadi, kami uraikan lebih lanjut sebenarnya Perum Perindo ini semestinya bekerja dan ruang lingkup wewenangnya seperti apa dan mekanisme kerja di Perum Perindo tersebut," kata Febri Diansyah.

Pembicaraan pengurusan kuota impor ikan ini berawal dari seorang mantan pegawai Perum Perindo yang mengenalkan Mujib dengan Risyanto. Pada Mei 2019, Mujib dan Risyanto kembali melakukan pertemuan yang menyepakati Mujib mendapat kuota impor ikan sebanyak 250 ton dari kuota impor Perum Perindo yang disetujui Kementerian Perdagangan (Kemdag). Dengan demikian meskipun kuota impor diberikan kepada Perum Perindo, pada kenyataannya yang melakukan impor adalah PT NAS (Navy Arsa Sejahtera).

Sebanyak 250 ton ikan yang diimpor oleh PT NAS kemudian dikarantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Berdasarkan keterangan Mujib, hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang mengimpor adalah Perum Perindo.

Tak sampai di situ, pada 16 September 2019, Mujib kembali bertemu dengan Risyanto di salah satu lounge hotel di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Risyanto menanyakan kesanggupan Mujib menyiapkan kuota impor ikan tambahan sebesar 500 ton untuk Oktober 2019. Mujib menyatakan kesanggupannya dan diminta oleh Risyanto untuk menyusun daftar kebutuhan impor ikan yang diinginkan.

Pada pertemuan itu juga, Risyanto menyampaikan permintaan uang sebesar US$ 30.000 atau senilai sekitar Rp400 juta kepada Mujib untuk keperluan pribadi. Risyanto meminta Mujib untuk menyerahkan uang tersebut melalui Adhi Susilo yang menunggu di lounge hotel yang sama.

Selanjutnya, pada 19 September 2019, Risyanto dan Mujib kembali melakukan pertemuan di salah satu cafe di Jakarta Selatan. Mujib menyampaikan daftar kebutuhan impor ikan kepada Risyanto dalam bentuk tabel berisi Informasi jenis ikan, jumlah dan komitmen fee yang akan diberikan kepada pihak Perum Perindo untuk setiap kilogram ikan impor. Komitmen fee yang disepakati adalah sebesar Rp 1.300 per kilogram ikan. Tak hanya itu, KPK saat ini sedang mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain yaitu sebesar US$ 30.000, SGD 30.000 dan SGD 50.000.



Sumber: Suara Pembaruan