Tudingan KPPU, Hotman Paris: Grab dan TPI Tidak Melanggar

Tudingan KPPU, Hotman Paris: Grab dan TPI Tidak Melanggar
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait jasa angkutan umum, Jakarta, 8 Oktober 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Herman )
Herman / YUD Selasa, 8 Oktober 2019 | 18:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait jasa angkutan umum. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT TPI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait dengan perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan dari terlapor ini disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari Grab dan TPI. Dalam tanggapannya, Hotman menegaskan tuntutan KPPU ini tidak layak untuk diteruskan karena yang dilakukan Grab dan TPI tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PT TPI merupakan pelaku usaha penyedia jasa angkutan sewa khusus yang bekerja sama dengan Grab dalam menjalankan bisnisnya. Mitra driver yang menjadi anggota TPI juga mendapatkan berbagai program pelatihan khusus untuk meningkatkan performanya dalam mencapai target-target tertentu sebagai mitra Grab. Investigator KPPU menduga pihak Grab memberikan perlakuan khusus kepada mitra pengemudi yang menjadi anggota TPI, seperti mendapatkan prioritas pesanan.

“Yang paling kita sayangkan adalah hanya karena satu perusahan membuat perjanjian dengan perusahaan lain, yang satu punya mobil dan yang satu lagi punya aplikasi, lalu perusahaan yang punya mobil itu memakai aplikasinya, malah dibilang pelanggaran. Untuk menjalankan usahanya, PT TPI kan butuh aplikasi. Makanya dibuat perjanjian untuk memakai aplikasi Grab, eh dibilang ini melanggar persaingan usaha. Sementara perusahaan lain seperti Gojek dan Bluebird juga memakai aplikasi kan, hampir semuanya punya aplikasi. Jadi, apa yang kita langgar? Esensi dari perkara di KPPU kan harus yang berakibat menurunkan daya saing dan merugikan kepentingan umum,” kata Hotman di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Yurisprudensi putusan KPPU soal kasus Garuda yang disampaikan tim investigator KPPU menurut Hotman juga tidak tepat untuk membandingkan kasus antara Grab dan TPI.

“Dulu pernah ada kasus Garuda yang mewajibkan memakai sistem Abacus untuk booking tiket pesawat, sehingga banyak perusahaan biro perjalanan yang sudah punya sistem sendiri harus mengganti sistemnya dengan Abacus. Itulah yang oleh KPPU disebut melanggar karena Garuda itu kan mendominasi secara nasional. Sementara kita tidak menyuruh orang untuk mengganti misalnya dari Gojek ke Grab. Apalagi TPI ini kan (pangsa pasarnya) di Jakarta hanya 6 persen, di luar kota kurang dari 6 persen, jadi tidak ada pengganggu pangsa pasar manapun. Dan tidak mengganggu perusahaan manapun," jelas Hotman.

Soal dugaan tim investigator KPPU bahwa ada afiliasi antara Grab dan PT TPI, sehingga kemudian para mitra driver anggota TPI lebih mendapatkan prioritas pesanan dan merugikan driver non-TPI, ditegaskan Hotman bahwa prioritas order akan didapatkan berdasarkan performa driver tersebut.

“Kalau pun misalnya ada hubungan, kalau saya punya perusahaan taksi, lalu saya juga punya perusahaan transportasi online, salahnya di mana? Kalau kemudian saya memakai aplikasi dari grup perusahaan saya, di mana pelanggaraannya? Itu kan sah-sah saja. Soal prioritas, contohnya saja di pesawat, ada business class dan ada ekonomi. Di Grab sendiri, kalau dia sudah mencapai kelas tertentu, namanya Elite Plus, tentu dia akan diprioritaskan. Diskriminasi itu kalau kualifikasinya sama tetapi dianaktirikan. Kalau ini kan memang ada kualifikasinya untuk bisa mendapatan prioritas. Misalnya untuk bisa jadi elite plus harus sudah lebih dari 100 trip, pelayanannya sangat baik, dan tidak pernah menolak orderan atau melakukan penipuan. Jadi wajar-lah kalau kualifikasinya sudah sangat terpuji kemudian diprioritaskan. Ini juga berlaku bukan hanya untuk driver TPI, tetapi untuk semua driver yang tergabung di Grab,” tegas Hotman.

Terkait integrasi vertikal, ditegaskan Hotman bahwa tidak semua integrasi vertikal itu dilarang.

“Apabila kita punya restoran, punya supplier untuk mensuplai ayam, di mana dilarangnya? Yang dilarang itu kalau integrasi vertikal ini tujuannya untuk menguasai pasar. Untuk integrasi vertikal Grab dan TPI, kita mau menguasai apa? Hanya sekedar menggunakan aplikasi saja. Antara Grab dan PT TPI juga bukan holding dan anak perusahaan. Dua perusahan itu pemegang sahamnya berbeda. Kalau pun iya, apa yang dilakukannya tidak melanggar kepentingan umum dan mengganggu kesejahteraan rakyat,” tegas Hotman.



Sumber: BeritaSatu.com