Tudingan KPPU, Hotman Paris: Grab dan TPI Tidak Melanggar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tudingan KPPU, Hotman Paris: Grab dan TPI Tidak Melanggar

Selasa, 8 Oktober 2019 | 18:51 WIB
Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait jasa angkutan umum. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT TPI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait dengan perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan dari terlapor ini disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari Grab dan TPI. Dalam tanggapannya, Hotman menegaskan tuntutan KPPU ini tidak layak untuk diteruskan karena yang dilakukan Grab dan TPI tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PT TPI merupakan pelaku usaha penyedia jasa angkutan sewa khusus yang bekerja sama dengan Grab dalam menjalankan bisnisnya. Mitra driver yang menjadi anggota TPI juga mendapatkan berbagai program pelatihan khusus untuk meningkatkan performanya dalam mencapai target-target tertentu sebagai mitra Grab. Investigator KPPU menduga pihak Grab memberikan perlakuan khusus kepada mitra pengemudi yang menjadi anggota TPI, seperti mendapatkan prioritas pesanan.

“Yang paling kita sayangkan adalah hanya karena satu perusahan membuat perjanjian dengan perusahaan lain, yang satu punya mobil dan yang satu lagi punya aplikasi, lalu perusahaan yang punya mobil itu memakai aplikasinya, malah dibilang pelanggaran. Untuk menjalankan usahanya, PT TPI kan butuh aplikasi. Makanya dibuat perjanjian untuk memakai aplikasi Grab, eh dibilang ini melanggar persaingan usaha. Sementara perusahaan lain seperti Gojek dan Bluebird juga memakai aplikasi kan, hampir semuanya punya aplikasi. Jadi, apa yang kita langgar? Esensi dari perkara di KPPU kan harus yang berakibat menurunkan daya saing dan merugikan kepentingan umum,” kata Hotman di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Yurisprudensi putusan KPPU soal kasus Garuda yang disampaikan tim investigator KPPU menurut Hotman juga tidak tepat untuk membandingkan kasus antara Grab dan TPI.

“Dulu pernah ada kasus Garuda yang mewajibkan memakai sistem Abacus untuk booking tiket pesawat, sehingga banyak perusahaan biro perjalanan yang sudah punya sistem sendiri harus mengganti sistemnya dengan Abacus. Itulah yang oleh KPPU disebut melanggar karena Garuda itu kan mendominasi secara nasional. Sementara kita tidak menyuruh orang untuk mengganti misalnya dari Gojek ke Grab. Apalagi TPI ini kan (pangsa pasarnya) di Jakarta hanya 6 persen, di luar kota kurang dari 6 persen, jadi tidak ada pengganggu pangsa pasar manapun. Dan tidak mengganggu perusahaan manapun," jelas Hotman.

Soal dugaan tim investigator KPPU bahwa ada afiliasi antara Grab dan PT TPI, sehingga kemudian para mitra driver anggota TPI lebih mendapatkan prioritas pesanan dan merugikan driver non-TPI, ditegaskan Hotman bahwa prioritas order akan didapatkan berdasarkan performa driver tersebut.

“Kalau pun misalnya ada hubungan, kalau saya punya perusahaan taksi, lalu saya juga punya perusahaan transportasi online, salahnya di mana? Kalau kemudian saya memakai aplikasi dari grup perusahaan saya, di mana pelanggaraannya? Itu kan sah-sah saja. Soal prioritas, contohnya saja di pesawat, ada business class dan ada ekonomi. Di Grab sendiri, kalau dia sudah mencapai kelas tertentu, namanya Elite Plus, tentu dia akan diprioritaskan. Diskriminasi itu kalau kualifikasinya sama tetapi dianaktirikan. Kalau ini kan memang ada kualifikasinya untuk bisa mendapatan prioritas. Misalnya untuk bisa jadi elite plus harus sudah lebih dari 100 trip, pelayanannya sangat baik, dan tidak pernah menolak orderan atau melakukan penipuan. Jadi wajar-lah kalau kualifikasinya sudah sangat terpuji kemudian diprioritaskan. Ini juga berlaku bukan hanya untuk driver TPI, tetapi untuk semua driver yang tergabung di Grab,” tegas Hotman.

Terkait integrasi vertikal, ditegaskan Hotman bahwa tidak semua integrasi vertikal itu dilarang.

“Apabila kita punya restoran, punya supplier untuk mensuplai ayam, di mana dilarangnya? Yang dilarang itu kalau integrasi vertikal ini tujuannya untuk menguasai pasar. Untuk integrasi vertikal Grab dan TPI, kita mau menguasai apa? Hanya sekedar menggunakan aplikasi saja. Antara Grab dan PT TPI juga bukan holding dan anak perusahaan. Dua perusahan itu pemegang sahamnya berbeda. Kalau pun iya, apa yang dilakukannya tidak melanggar kepentingan umum dan mengganggu kesejahteraan rakyat,” tegas Hotman.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Enam Ratus Lebih Rumah di Ambon Rusak

Lebih dari 600 rumah serta bangunan di Ambon, Maluku mengalami kerusakan. Sebanyak 10 kantor pemerintah rusak berat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

20 Tahun, Reformasi TNI Dinilai Stagnan

Sejak digulirkan pada tahun 1999, reformasi TNI dianggap stagnan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Buzzer Dapat Dipidana Dengan Kondisi Tertentu

Buzzer dapat dipidana apabila menyebarkan hoax dan kabar bohong.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Sumpah Pemuda II Akan Diikrarkan di Bogor

Ikrar Sumpah Pemuda II ini diharapkan dapat menggugah semangat bangsa ini, terutama kaum pemuda, untuk mengamalkan dan mengamankan ideologi Pancasila.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Polisi Tetapkan 13 Tersangka Penganiaya Ninoy Karundeng

Menurut Polda Metro Jaya para tersangka memiliki peran masing-masing mulai dari ikut mengintimidasi, menganiaya, mengancam hingga provokasi.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

BNN: Aceh Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia

Kepala BNN Heru Winarko menyatakan bahwa Provinsi Aceh merupakan pintu masuk narkoba ke Indonesia dari luar negeri.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

BMKG: Batam Rawan Angin Puting Beliung

Puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam dan bergerak secara garis lurus selama maksimum lima menit.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Kemhub Bangun Koridor Bus Rapid Transit di Lima Kota

Proyek percontohan pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT) dibangun dengan nilai 21 juta Euro.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Deteksi Kerusuhan Lanjutan di Wamena, Polisi Siagakan 6.000 Personel

Asep mengungkapkan bahwa kerusuhan di Wamena didalangi tiga kelompok.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Jika Warga Ingin Kembali ke Wamena, Pemerintah Akan Fasilitasi

emerintah akan memfasilitasi jika warga yang sudah eksodus meninggalkan Wamena ingin kembali ke daerah tersebut.

NASIONAL | 8 Oktober 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS