Perppu KPK Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan Memaksa

Perppu KPK Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan Memaksa
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Yustinus Paat / YUD Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Menurut Petrus, syarat kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perppu tidak terpenuhi dalam kondisi pada saat ini.

"Putusan MK telah mendetailkan seperti apa kondisi kegentingan memaksa tersebut dan dalam konteks revisi UU KPK belum terpenuhinya kondisi kegentingan memaksa tersebut," ujar Petrus di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Petrus menyebutkan tiga syarat suatu keadaan disebut 'kegentingan memaksa' sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua,undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

"Posisi UU KPK sendiri tidak berada dalam tiga situasi tersebut. Adanya UU KPK baru tidak menghentikan upaya pemberantasan korupsi dan tidak terjadi kekosongan hukum sehingga tidak ada urgensi mengeluarkan Perppu. Negara juga masih bisa menjalankan kewajibannya untuk memberantas korupsi dengan tiga instrumen penegak hukum yaitu KPK, Polri dan Kejaksaan," jelas dia.

Lebih lanjut, Petrus membandingkan ketika Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas pada 2017. Menurut dia, saat itu Jokowi dalam keadaan kegentingan yang memaksa karena ada ancaman terhadap eksistensi Pancasila oleh ormas radikal.

"UU Ormas yang ada membuat posisi negara sangat lemah ketika berhadapan dengan ormas radikal, negara tidak bisa serta-merta mencabut status badan hukum ormas radikal. Karena itu UU Ormas harus direvisi melalui Perppu karena melalui proses legislasi sangat lama dan belum tentu berhasil," jelas dia.

Petrus juga menilai, UU KPK memang sudah saatnya direvisi dalam rangka penguatan KPK. Salah satu yang mendapat sorotan adalah dewan pengawas yang menurut Petrus diperlukan agar pimpinan KPK tidak berlaku sewanang-wenang. Termasuk SP3 juga diperlukan agar memenuhi prinsip hak asasi manusia.

"Jika ada yang keberaran dengan revisi UU KPK, maka gunakan jalur-jalur yang sudah disediakan, misalnya mengajukan uji materi ke MK," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com