Polemik UU KPK, Antasari Imbau Judicial Review ke MK

Polemik UU KPK, Antasari Imbau Judicial Review ke MK
Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih (kedua kiri) berbincang bersama anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan (kiri), mantan Ketua KPK Antasari Azhar (kedua kanan) dan pakar pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting (kanan) sebelum menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Hafidz Mubarak A )
Yustinus Paat / HA Sabtu, 12 Oktober 2019 | 02:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyarankan pihak yang tidak setuju dengan Undang-Undang KPK hasil revisi untuk melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai cara yang paling tepat.

"Hari ini berkembang ada JR, legislative review, dan perppu. Menurut saya, JR ke MK saja," ujar Antasari saat diskusi publik bertajuk "KPK Mau Dibawa ke Mana, Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu UU KPK" di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Menurut Antasari, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak menerbitkan Perppu KPK, maka hal tersebut merupakan hak subjektif presiden dengan mempertimbangkan situasi kegentingan memaksa. Namun, Antasari menyarankan agar Presiden Jokowi membuat daftar inventaris masalah (DIM) terlebih dahulu sebelum menerbitkan Perppu.

"Silakan keluarkan perppu tetapi sebelum perppu keluar, dirinci dulu, buat DIM apa yang tidak cocok dengan UU sekarang, itu saja diganti, tidak semuanya diganti," tandas dia.

Antasari mengaku belum membaca secara utuh UU KPK hasil revisi, namun dia mengikuti perdebatan beberapa materi yang menjadi polemik selama ini, yakni keberadaan dewan pengawas, kewenangan SP3, izin penyadapan dan status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dia sendiri mengaku setuju dengan pengaturan keempat isu tersebut.

"Dewan Pengawas setuju, SP3, penyadapan izin, ASN setuju," ungkap dia.

Antasari hanya menyoroti pengaturan komisioner KPK dalam UU KPK hasil revisi yang tidak lagi mempunyai kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum. Menurut Antasari, hal tersebut nantinya akan menjadi janggal jika diberlakukan.

"Komisioner KPK kan lima orang selama ini diberi kewenangan penyidik dan penuntut umum sehingga mereka bisa perintahkan penyidik untuk penyidikan dan penuntut umum untuk sidang. Kalau tidak diberi lagi, dia pakai apa, gimana kerja di bawah," pungkas Antasari.



Sumber: BeritaSatu.com