Pengamat: Uji Materi UU KPK Lebih Tepat Dibandingkan Perppu

Pengamat: Uji Materi UU KPK Lebih Tepat Dibandingkan Perppu
Sejumlah orang dari Srikandi Milenials dan Masyarakat Penegak Demokrasi menggelar aksi damai dikawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / AO Sabtu, 12 Oktober 2019 | 09:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Supardji Ahmad mengatakan, lebih tepat mengajukan uji materi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dibandingkan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu). Menurut Supardji, uji materi ke MK lebih efektif dan pasti, karena batu ujinya adalah UUD 1945.

"Jadi, lebih tepat, efektif, dan pasti jika UU KPK hasil revisi diujimaterikan di MK. MK akan menilai pasal-pasal yang menjadi polemik, apakah konstitusional atau tidak," ujar Supardji di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Apalagi, kata Supardji, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga putusan tersebut bisa memberikan kepastian hukum terhadap pasal-pasal yang menjadi polemik dalam UU KPK. Hal ini, kata dia, akan berbeda dengan Perppu yang usianya tidak lama, karena harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya.

"Perppu itu memang konstitusional, tetapi usianya tidak lama, karena akan dinilai DPR untuk disetujui atau tidak. Jika disetujui oleh DPR, maka Perppunya akan berlaku menjadi UU KPK dan publik akan pertanyakan sikap DPR yang berubah begitu cepat. Kalau Perppu tidak disetujui DPR, maka UU KPK hasil revisi yang berlaku sebagai UU," jelas dia.

Selain itu, menurut Supardji, alasan kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu KPK belum terpenuhi. Dia menilai tiga syarat "kegentingan memaksa" yang disebutkan dalam putusan MK tidak terjadi dalam polemik UU KPK hasil revisi.

MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010 telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 UUD 1945.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua,undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalau pun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

"Jadi, situasi kegentingan memaksa tidak terpenuhi dalam polemik UU KPK, sehingga Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Perppu KPK. Jika Presiden menerbitkan perppu, justru itu akan menjadi pertanyaan secara hukum," tegas dia.

Lebih lanjut, Supardji mengatakan demonstrasi mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi bukan situasi kegentingan memaksa. Menurut dia, demonstrasi mahasiswa yang berujung adanya korban dan ada yang berakhir anarkis, tidak bisa diketegorikan situasi kegentingan memaksa.

"Karena itu, saya anjurkan teman-teman yang keberatan dengan UU KPK hasil revisi untuk melakukan langkah elegan, uji materi UU itu ke MK dibandingkan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu," ujar dia.



Sumber: Suara Pembaruan