Jaksa Agung Berharap Diberi Kewenangan Sama dengan KPK

Jaksa Agung Berharap Diberi Kewenangan Sama dengan KPK
HM Prasetyo. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / CAH Sabtu, 12 Oktober 2019 | 12:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung HM Prasetyo berharap lembaga yang dipimpinnya diberi kewenangan yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara korupsi. Prasetyo meyakini dengan kewenangan yang sama, kinerja Korps Adhyaksa akan jauh lebih maksimal.

"Saya seringkali katakan berikan kami kewenangan dan kelengkapan yang sama, saya yakin Kejaksaan akan bisa dan mampu lebih maksimal dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Prasetyo usai melantik 18 pejabat Eselon II, termasuk tujuh Kepala Kejaksaan Tinggi, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Prasetyo mengatakan, dalam menangani kasus korupsi, Kejaksaan terikat rezim perizinan. Sejumlah upaya hukum yang dilakukan harus mendapat izin dari lembaga lain, seperti pengadilan untuk menggeledah dan memeriksa seseorang.

Untuk itu, Prasetyo mengatakan, kinerja Kejaksaan dan KPK tidak dapat diperbandingkan karena kewenangan yang dimilikinya berbeda.

"Kejaksaan terikat pada rezim perizinan misalnya. Kita tidak minta dibebaskan dan tidak meminta izin tapi jangan dibanding-bandingkan apple to apple," katanya.

Selain soal kewenangan, Kejaksaan juga terkendala anggaran yang terbatas. Meski memiliki sejumlah kendala, Prasetyo menyebut Kejaksaan menjadi lembaga yang paling banyak menangani perkara korupsi dibanding penegak hukum lain.

"Yang pasti kita pernah menerima rilis dari LSM yang cukup ternama bahwa kendatipun Kejaksaan hanya tersedia biaya operasional yang paling minim tetapi dalam penanganan perkara korupsi ternyata paling banyak. Ini yang saya syukuri dan saya memberikan apresiasi pada teman-teman saya baik di pusat maupun daerah bahwa mereka bekerja secara maksimal meskipun di tengah-tengah keterbatasan dan kendala yang dihadapi," katanya.

Prasetyo memaparkan saat ini korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tapi telah menyebar ke daerah seiring perubahan sistem ketatanegaraan yang desentralisasi. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Kejaksaan lebih menekankan pada upaya pencegahan ketimbang penindakan. Hal ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

"Maksudnya apa? Kita lebih mencegah daripada menindak dan hasilnya alhamdulillah. Banyak pihak yang mengapresiasi. Banyak pihak yang merasa terbantu. Dan itu akan dilanjutkan terus. Saya harapkan siapapun penerus saya kalau mungkin dapat dilanjutkan," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan