Jimly: Sulit Bagi Presiden Terbitkan Perppu KPK

Jimly: Sulit Bagi Presiden Terbitkan Perppu KPK
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan dalam acara seminar Prospek Indonesia 2018 di Jakarta, Sabtu 16 Desember 2017. . ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / YUD Minggu, 13 Oktober 2019 | 15:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Joko Widodo bakal sulit menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Pasalnya, Jokowi mempunyai tanggung jawab moral atas proses revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"(Kalau tuntutan) Perppu KPK tentu akan menyulitkan Presiden Jokowi karena Beliau juga mempunyai tanggung jawab moral atas UU KPK hasil revisi," ujar Jimly saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (13/10/2019).

Jimly mengatakan proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK merupakan kesepakatan DPR dan pemerintah. Menurut dia, terlihat sulit bagi Presiden Jokowi membatalkan lagi hasil kesepakatan tersebut dengan penerbitan Perppu KPK.

"Revisi kemarin merupakan kesepakatan bersama DPR dan pemerintah. Itu kan berdua. Kalau tiba-tiba presiden menerbitkan Perppu, padahal UU KPK adalah hasil kesepakatan keduanya. Ini yang menyulitkan presiden dan menyulitkan DPR," ungkap Jimly.

Jimly mengakui bahwa Perppu merupakan langkah konstitusional dan merupakan hak subjektif presiden dengan mempertimbangkan situasi kegentingan memaksa. Namun, menurut dia, masih ada langkah lain yang juga konstitusional jika keberatan dengan UU KPK hasil revisi.

Pertama, kata Jimly, mengajukan judicial review atau uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, MK bisa menilai dan mengadili formil dan materil dari UU KPK hasil revisi.

"MK bisa mengadili formil dan materilnya (UU KPK). Kalau prosesnya (formal) dianggap inkonstitusional, maka semuanya batal, selesai urusannya. Namun, kalau MK tolak gugatan pemohon, maka secara formil dan materil UU KPK dianggap konstitusional. Jadi, semuanya terpulang MK," tandas Anggota DPD ini.

Kedua, lanjut Jimly, adalah melakukan legislative review. Mahasiswa, kata dia juga mendorong Presiden Jokowi menjadi prakarsa untuk melakukan legislative review untuk memperbaiki dan menyempurnakan UU KPK.

"Saya rasa mahasiswa bersabar saja dulu menunggu putusan MK. Seandainya putusan MK mengecewakan, baru boleh bergerak lagi untuk mendorong presiden menjadi prakarsa melakukan legislative review melalui revisi UU," pungkas Jimly.



Sumber: BeritaSatu.com