Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang Rp 700 Juta

Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang Rp 700 Juta
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YUD Senin, 14 Oktober 2019 | 20:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembalikan uang sekitar Rp 700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diduga diterima dua pegawai BPK terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

"Dalam penyidikan kasus SPAM sebelumnya, sekitar bulan Maret hingga Juni terdapat dua orang pegawai BPK yang mengembalikan uang ke KPK. Jumlah total pengembalian adalah Rp 700 juta," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Febri mengungkapkan, uang yang diterima dua pegawai BPK tersebut diduga berasal dari PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) melalui pihak lain. Diketahui, Dirut PT WKE, Budi Suharto; Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo telah divonis bersalah dan dihukum masing-masing 3 tahun pidana penjara lantaran terbukti menyuap empat pejabar Kempupera terkait proyek SPAM.

"Uang tersebut kemudian disita dan masuk dalam berkas perkara terkait," kata Febri.

KPK menduga masih ada pihak lain, baik pegawai BPK maupun pegawai Kempupera yang turut kecipratan aliran dana dari kasus suap ini. KPK mengingatkan kepada para pihak tersebut untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.

"Pengembalian uang tersebut kami pandang sebagai bentuk sikap koperatif dan akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Kami ingatkan agar pihak lain yang pernah menerima uang terkait proyek SPAM tersebut agar bersikap koperatif dan mengembalikan uang ke KPK," katanya.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan Anggota BPK Rizal Djalil dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai tersangka. Rizal Djalil diduga menerima aliran dana sebesar SGD 100 ribu dari Leonardo. Uang tersebut diberikan Leonardo lantaran Rizal membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar.

Kasus ini bermula saat Rizal berkenalan dengan Leonardo sekitar tahun 2015 atau 2016 di Bali melalui seorang perantara. Saat itu Leonardo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kempupera. Melalui seorang perantara, Leonardo menyampaikan akan menyerahkan uang Rp 1,3 miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain. Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga yaitu sejumlah SGD 100 ribu dalam pecahan SGD 1.000 atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Sekitar Oktober 2016, BPK memeriksa Direktorat SPAM Kempupera sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK tertanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rizal dalam kapasitas sebagai Anggota IV BPK-RI saat itu. Surat tugas itu untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kempupera dan instansi terkait pada 2014, 2015 dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Awalnya dari pemeriksaan tersebut, terdapat temuan sebesar Rp18 miliar namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar. Sebelumnya, Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut, yaitu sebesar Rp 2,3 miliar.

Tak hanya itu, Rizal juga diduga pernah memanggil Direktur SPAM ke kantornya. Dalam pertemuan itu, Rizal menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM. Pihak yang mewakili Rizal tersebut ternyata Leonardo yang menginginkan menggarap proyek SPAM JDU Hongaria.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Leonardo yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan