Belum 30 Tahun, Faldo Berpotensi Tidak Bisa Nyagub
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Belum 30 Tahun, Faldo Berpotensi Tidak Bisa Nyagub

Rabu, 16 Oktober 2019 | 19:03 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi muda Faldo Maldini mengaku bahwa dirinya dirugikan dengan berlakunya UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) soal batasan usia calon kepala daerah.

Menurut Faldo, batas usia minimal 30 tahun untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam UU Pilkada menghambat dirinya untuk maju menjadi cagub Sumatera Barat di Pilkada 2020.

"Saya merasa ada hak-hak konstitusional saya terganggu dan mungkin masih banyak lagi anak muda lain yang juga terganggu hak-hak konstitusionalnya karena berlaku pengaturan pasal diskriminasi soal batasan usia. Unuk itulah kita mengajukan gugatan ini,” ujar Faldo usai sidang perdana Uji Materi UU Pilkada soal batasan usia di MK, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Selain Faldo, sejumlah politisi muda juga ikut menggugat UU Pilkada ini, antara lain, Tsamara Amany, Faldo Maldini, Rian Ernest, dan Dara Nasution. Mereka mendaftarkan gugatan terhadap pasal diskriminatif soal batasan usia kepala daerah ini pada 23 September lalu.

Pasal yang digugat adalah Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Faldo mengatakan dirinya berniat maju dalam bursa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Rencana itu baru bisa terwujud jika hakim MK mengabulkan gugatan mereka soal pengaturan batas minimal usai calon kepala daerah.

“Ya, saya mau maju di pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Usia saya masih 29 tahun, batas usia (minimal untuk maju dalam Pilkada) 30 tahun. Jadi, berdasarkan timeline terbaru, usia saya kurang 1 hari. Nah dalam 1 hari, kira-kira apa yang berubah dari diri saya?" ungkap mantan Wasekjen PAN itu.

Pada kesempatan tersebut, Politisi PSI Tsamara Amany kembali mengingatkan alasan dirinya dan rekan politisi muda lain menggugat pasal soal usia minimal calon kepala daerah. Menurut Tsamara, Pemilu maupun kontestasi pemilihan kepala daerah, harusnya diserahkan pada mekanisme demokratis, sehingga batasan usia yang tidak ada korelasinya terhadap kelayakan seseorang untuk memimpin bisa dikesampingkan.

“Buat kami, ini diskriminasi karena yang seharusnya menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak menjadi Gubernur, Bupati, atau Walikota itu bukan ketentuan perundang-undangan seperti yang kami jelaskan dalam permohonan kami. Seleksi demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah yang menentukan seseorang, berapa pun usia dia, tentunya usia ketika dia sudah dewasa ya, adalah masyarakat. Itu esensi dari demokrasi,” kata Tsamara di Gedung MK, Rabu (16/10/2019) siang.

Tsamara melanjutkan bahwa layak atau tidak layak bagi seseorang untuk menjadi pemimpin tidak bisa diukur dari usia. Menurut dia, hal tersebut bisa diukur dari visi, misi, dan program kerja.

“Jadi kita ingin Pemilu itu ya adu program, adu visi dan misi untuk menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak,” terang dia.

Tsamara juga menegaskan, uji materi yang mereka lakukan bukan hanya tentang diri mereka. Namum, kata dia, mereka ingin memperjuangkan kepentingan anak muda seluruh Indonesia untuk berkontribusi di politik, baik melalui jalur legislatif maupun jalur kepala daerah (eksekutif).

"Kita ingin membuka ruang ini bagi banyak anak muda lainnya," tandas dia.

Salah seorang kuasa hukum pemohon, Rian Ernest, menyatakan, berkaca dari negara-negara maju dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia, justru seseorang boleh berpartisipasi untuk memilih dan dipilih saat usia minimal mereka 18 tahun.

“Dan soal negara lain, kami ingin membuktikan kepada hakim dan publik juga bahwa di dua negara dengan demokrasi tertinggi, di Norwegia dan Denmark, batas usia (minimal) ya 18 tahun. Sederhananya juga begini, kalau hak memilih diberikan saat usia sudah 17 tahun, kenapa gak (berhak) dipilih di usia 17 juga?" pungkas Rian Ernest.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korlantas Polri Studi ke Australia Siapkan SDC

Safety Driving Centre merupakan kepedulian Polri dan juga pemerintah serta seluruh elemen untuk menumbuhkembangkannya pemahaman tentang berlalu lintas.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Perantara Suap Bowo Sidik Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa meyakini M. Indung Andriani terbukti menerima suap bersama-sama dengan mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

KPK Segel Tiga Ruangan di Dinas PU Medan

Tiga ruangan yang disegel petugas antikorupsi itu meliputi ruang kerja Kadis PU, Isa Ansari dan dua ruang staf khususnya.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Sebanyak 36 Terduga Teroris Jaringan Abu Rara Dibekuk

Fenomena baru dari para terduga teroris yang berafiliasi kepada ISIS ini adalah mereka dibaiat secara online dan melakukan interaksi melalui media sosial.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

UMJ Gelar Seminar Wadahi Publikasi Hasil Penelitian

Semnastek 2019 yang keenam kalinya ini mengusung tema “Aplikasi Energi dan Teknologi Maju Untuk Kemandirian Bangsa”.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Eks Petinggi Krakatau Steel Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Wisnu Kuncoro terbukti bersalah karena menerima suap sebesar Rp 156 juta.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Dalam Rapimnas Gerindra, Prabowo Sambut Kembalinya Sandi dan Fadli Zon Diberi Keris

Prabowo menyambut hangat kembalinya Sandi ke Partai Gerindra, sedangkan Fadli Zon yang telah menjadi corong di parlemen diberi penghargaan keris.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Jelang Pelantikan Presiden, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Wagub Papua mengimbau masyarakat Bumi Cenderawasih untuk tidak terprovokasi menjelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, 20 Oktober mendatang.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Dubes AS Minta Muhammadiyah Soroti Kekerasan terhadap Uighur

Kedubes AS mendorong PP Muhammadiyah untuk tetap menyuarakan keprihatinannya terhadap aksi represif hak asasi warga minoritas Uighur di Xinjiang, Tiongkok.

NASIONAL | 16 Oktober 2019

Kabur, Staf Protokoler Pemkot Medan Berniat Tabrak Petugas KPK

Dalam OTT ini, KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan enam orang lainnya.

NASIONAL | 16 Oktober 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS