Polemik UU KPK, Tim Gabungan Mahasiswa Lintas Universitas Gunakan Jalur Uji Materi

Polemik UU KPK, Tim Gabungan Mahasiswa Lintas Universitas Gunakan Jalur Uji Materi
Dari kiri ke kanan, Ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta, Jamsari, pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, dan Senat UIN Jakarta 2015 Alan Novandi saat acara diskusi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Jumat, 18 Oktober 2019 | 06:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jamsari mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan elemen kampus lainnya merespon polemik Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah berlaku mulai Kamis (17/10/2019). Salah satu hasilnya, kata Jamsari, pihaknya dan elemen mahasiswa lain membentuk Tim Gabungan Mahasiswa Lintas Universitas Se-Jabodetabek untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihaknya, kata Jamsari, menilai uji materi UU KPK ke MK merupakan cara dalam menyampaikan kritik terhadap perubahan regulasi tersebut.

“Kami tidak berseberangan dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sama, satu tujuan demi KPK yang lebih kuat. Melalui uji materi, kami yakin dengan penambahan kekuatan gabungan akan menghasilkan data-data hukum yang mendalam dan semoga bisa memenangkan uji materi nantiya," kata Jamsari kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Jamsari mengatakan pihaknya dan elemen mahasiswa lain telah melahirkan empat kesepakatan. Selain pembentukan Tim Gabungan, tutur Jamsari, pihaknya menegaskan pembentukan Tim Gabungan ini merupakan upaya alternatif perjuangan mahasiswa yang tidak berseberangan dengan perjuangan mahasiswa lainnya.

"Kemudian kami mengimbau kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk tetap menjaga kondusifitas unjuk rasa dan tidak terprovokasi oleh oknum yang ingin membenturkan atau bahkan membelokan fokus yang telah ditentukan," kata dia.

Jamsari menambahkan elemen mahasiswa juga mendesak pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi dalam menjaga ketertiban. "Termasuk, mengawal penyampaian aspirasi secara damai serta menindak tegas provokator massa aksi," tandas dia.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi III Forum Lembaga Legislative Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Dona Sela. Dia berharap semua pihak agar tidak mudah terprovokasi sehingga menghasilkan tindakan anarkis dan merugikan masyarakat luas.

“Sampaikan kritik dengan cara yang baik dan relevan, jangan sampai ada pembenturan antar lembaga negara," kata Dona.



Sumber: Suara Pembaruan