KPK Belum Terima Dokumen UU Nomor 19/2019

KPK Belum Terima Dokumen UU Nomor 19/2019
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Antara / Aprillio Akbar)
Fana Suparman / JAS Jumat, 18 Oktober 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Revisi atas UU nomor 30 tahun 2002 itu sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku mendapat informasi mengenai diundangkannya UU tersebut pada Jumat (18/10/2019) pagi ini. Meski demikian, kata Febri, KPK belum menerima dokumen UU baru tersebut.

"Dokumen UU nomor 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Febri mengatakan, setelah mendapat dokumen UU tersebut, KPK akan membahas dan mempelajari setiap pasal untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya.

"Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan Lembaga Antikorupsi tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi, meski UU KPK yang baru mulai berlaku. KPK bakal tetap meningkatkan penanganan perkara di tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang memiliki bukti permulaan yang cukup.

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi misalkan besok ada kasus yang misalkan tapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT ya akan dilakukan OTT," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin dalam UU KPK baru yang dikhawatirkan melemahkan bahkan melumpuhkan Lembaga Antikorupsi. Salah satunya, dipangkasnya kewenangan melakukan penyadapan yang selama ini menjadi salah satu "senjata" KPK untuk melakukan OTT.

Dalam UU hasil revisi, penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dan mempertanggungjawabkan penyadapan kepada Dewan Pengawas. Selain itu, hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika dan jika tidak dilakukan pejabat dan/atau barang siapa yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya bagian yang mengatur bahwa Pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK. Selain itu, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut Umum.

Namun, Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan lebih besar ketimbang Pimpinan KPK hingga saat ini belum terbentuk. Pasal 69D UU KPK baru menyebutkan selama Dewan Pengawas belum terbentuk maka pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan seperti sebelum UU diubah. Dengan demikian, sepanjang Dewan Pengawas belum terbentuk, KPK tetap menjalankan UU nomor 30 tahun 2002.

Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (Perkom) untuk mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya UU KPK yang baru. Termasuk mengenai Dewan Pengawas yang belum dibentuk saat ini serta pihak yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) karena pimpinan KPK nantinya bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

"Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku kan, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan in case nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam Perkom itu," kata Agus.

Di dalam Perkom tersebut, Deputi Penindakan yang nantinya menandatangani sprindik, meskipun gelar perkara tetap dilakukan di hadapan Pimpinan KPK. Dikatakan, Perkom itu tidak hanya menyangkut pihak yang berwenang menandatangani sprindik, tapi juga sejumlah poin lainnya untuk mengantisipasi berlakunya UU KPK baru.

Termasuk menyangkut Pasal 70C UU baru yang menyebutkan, "Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini".

"Isinya banyak. Yang terkait implikasi dari berlakunya UU KPK apa saja, di Perkom itu ada. Itu merinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah sprindik tapi banyak hal yang diatur," katanya.

Agus mengatakan, hingga saat ini Perkom tersebut belum ditandatangani pimpinan KPK karena menunggu kepastian dari Ditjen PP mengenai kapan berlakunya UU baru. KPK juga masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru.

KPK, kata Agus, memohon Jokowi menerbitkan Perppu setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti. "Yang lebih penting kami masih berharap kami masih memohon, mudah-mudahan bapak Presiden setelah dilantik dan memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perppu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak," harapnya.

Kemkumham resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.



Sumber: Suara Pembaruan