Pakar: Sesuai UUD, Presiden dan Wapres Dilantik oleh MPR

Pakar: Sesuai UUD, Presiden dan Wapres Dilantik oleh MPR
Sidang tahunan MPR. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / RSAT Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menjelaskan proses pelantikan presiden-wapres sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945. Sesuai UUD, Presiden dilantik MPR  dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan seluruh anggota MPR.

Hal itu dijelaskan Asep terkait pentingnya pemahaman publik dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin pada Minggu 20 Oktober 2019.

"Jadi MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat UUD. Setelah itu diambil sumpah oleh Ketua MA di hadapan seluruh anggota MPR," jelas Asep, Kamis (16/10/2019).

Sebelum Presiden dan Wakil Presiden dilantik, Ketua MPR sebagai pimpinan sidang paripurna terlebih dulu membacakan Ketetapan MPR. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Ketua MA yang pemegang otoritas peradilan tertinggi.

"Jadi pelantikan dicirikan dengan sumpah yang disaksikan seluruh peserta sidang paripurna," tuturnya.

Berikut Pasal 9 UUD 1945:

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.



Sumber: Suara Pembaruan