Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang Baru

Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang Baru
Agus Rahardjo. ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam Undang-Undang (UU) tentang KPK tetap sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Oleh karena itu, ada pemahaman keliru yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa UU KPK yang baru menghilangkan kewenangan pimpinan KPK terkait dengan penyidikan dan penuntutan.

“Ada perspektif yang keliru dari pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo itu, karena kewenangan (pimpinan KPK) dapat Dijelaskan dalam dua perspektif, yakni hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta perspektif ilmu perundang-undangan,” ujar guru besar hukum administrasi negara dari Universitas Padjajaran, Bandung, Gede Panca Astawa di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dikatakan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara berbicara tentang institusi negara atau jabatan kenegaraan/pemerintahan, baik yang utama (primary organ) maupun pendukung (auxiliary organ). Jabatan itu sendiri adalah lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste workzaamheiden) dan kepada jabatan itu dilekatkan dengan wewenang (bevoegheid), baik yang bersumber secara atributif melalui peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber secara delegatif.

Baca Juga: UU KPK Baru, Pimpinan KPK Tetap Penyidik dan Penuntut Umum

Menurut Gde, jabatan pimpinan KPK adalah jabatan kenegaraan, yang bersifat auxiliary (pendukung) dan dibentuk dengan UU, yakni UU KPK. Oleh UU, termasuk revisi UU KPK, terhadap jabatan KPK itu dilekatkan secara atributif fungsi, tugas, dan kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi, pencegahan, penindakan, dan monitoring.

“Pejabat KPK bersifat tetap, namun posisi pimpinan (komisioner) KPK itu adalah pejabat yang bisa berganti-ganti. Jadi, siapa pun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada, terlepas siapa yang menjadi komisionernya. Kewenangan yang melekat itu termasuk sebagai pengendali, penanggung jawab tertinggi, dan juga sebagai penyelidik dan penyidik, yang secara teknis dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik KPK,” ujar Gede.

Karena itu, ujarnya, untuk dapat memahami konstruksi pemikiran dari perspektif tata negara dan administrasi negara itu, maka perlu pula ada pemahaman tentang ilmu perundang-undangan. Artinya, di dalam memahami dan mengerti suatu UU, dalam hal ini UU KPK yang baru, tidak bisa hanya dipahami pasal-pasal yang ada di dalamnya secara parsial.

Menurut Gede, norma pasal yang ada di dalam UU merupakan satu kesatuan, yang selain menunjukkan konsistensi norma satu dengan yang lain, juga untuk dapat melahirkan kesatuan pemikiran yang sistematis, runtut, serta jelas filosofi dan logika hukumnya. Pemahaman seperti ini akan dapat mencegah multiinterpretasi bagi terwujudnya kepastian hukum.

“Saya tidak mempersalahkan KPK sebagai kelembagaan dan memaklumi bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo bukan orang yang memiliki latar belakang ilmu hukum. Dia tidak paham tentang makna secara substansial relasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, apalagi ilmu perundang-undangan. Ketidakpahaman itu seharusnya disikapi dengan bijak. Bicara yang baik atau diam dalam batas-batas toleransi yang dibenarkan dan menghindar untuk berkomentar yang tidak pada tempatnya seolah revisi UU KPK dapat melemahkan KPK. Ini justru menimbulkan opini menyesatkan bagi publik. Revisi UU KPK tetap menempatkan posisi pimpiman KPK sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi KPK, termasuk sebagai penyidik dan penuntut umum,” kata Gede Panca Astawa.



Sumber: Suara Pembaruan