Plt Menkumham Tidak Tahu Alasan Presiden Tolak Teken UU KPK

Plt Menkumham Tidak Tahu Alasan Presiden Tolak Teken UU KPK
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / YUD Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak meneken Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Tjahjo Kumolo tidak mengetahui alasan Jokowi enggan menandatangani.

“Saya enggak tahu,” kata Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Untuk diketahui, regulasi KPK terbaru telah berlaku sejak Kamis (17/10/2019). Adapun UU KPK itu bernomor 19/2019 tentang Perubahan UU KPK 30/2002 tentang KPK. Menurut Tjahjo, walau Jokowi tidak menandatangani, UU KPK otomatis diundangkan.

“Dalam waktu 30 hari, walaupun Presiden tidak menandatangani, otomatis berlaku. Ditjen (Direktorat Jenderal) Perundang-undangan kami sudah otomatis memberikan penomoran untuk masuk dalam lembaran negara,” ungkap Tjahjo.

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana menyatakan, UU KPK sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.



Sumber: Suara Pembaruan