BEM Unram Ajak Mahasiswa Diskusikan UU KPK yang Baru

BEM Unram Ajak Mahasiswa Diskusikan UU KPK yang Baru
Diskusi nasional BEM Unram bertajuk "Mengupas Langkah Selanjutnya UU KPK, Judicial Review, Legislative Review, atau Perppu?" di Mataram, NTB, Kamis, 16 Oktober 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Jumat, 18 Oktober 2019 | 22:05 WIB

Mataram, Beritasatu.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM Unram), NTB, menggelar diskusi publik terkait dengan pemberlakuan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Menurut Muhammad Amri Akbar selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Unram, diskusi itu dimaksudkan guna mencari jalan tengah dan merumuskan bagaimana langkah yang terbaik dan elegan dalam mengakhiri perdebatan pro dan kontra berkaitan dengan UU KPK.

"Banyaknya kontroversi yang terjadi terhadap UU KPK dan banyak sekali perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat antara pro dan kontra UU KPK. Mari kita berdiskusi agar kita tahu bagaimana harus menyikapi UU KPK," ujar Amri Akbar saat diskusi nasional BEM Unram bertajuk "Mengupas Langkah Selanjutnya UU KPK, Judicial Review, Legislative Review, atau Perppu? di Mataram, NTB, Kamis (16/10/19).

Sementara Rektor Unram, Lalu Husni yang hadir membuka diskusi tersebut mengimbau para mahasiswa untuk lebih banyak membuka ruang diskusi. Husni berharap agar aksi jalanan yang kerap dilakukan mahasiswa dapat dialihkan ke acara diskusi atau seminar.

"Apabila massa banyak maka akan rentan untuk ditunggangi. Lebih baik membuat diskusi seperti ini pasti akan kita dukung secara penuh," ujar Husni.

Hurni mencermati gerakan mahasiswa terutama yang melakukan demonstrasi menolak UU KPK sampai mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) KPK. Hal tersebut, kata dia, sah-sah saja dalam demokrasi.

"Namun, selain mengeluarkan Perppu, saya berpendapat masih ada cara lain untuk merevisi kembali UU KPK seperti melakukan legislative review dan judicial review (uji materi). Tentu saja hal ini memerlukan kajian yang komprehensif, dan perlu mendapatkan pengawalan dari mahasiswa," kata Husni.



Sumber: Suara Pembaruan