Tiga Syarat UU Dikatakan Baik dan Ideal

Tiga Syarat UU Dikatakan Baik dan Ideal
Demontrasi mendukung revisi Undang-Undang KPK ( Foto: Ist )
Yustinus Paat / AO Jumat, 18 Oktober 2019 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ahmad Supardji mengatakan, ada tiga syarat agar sebuah undang-undang (UU) dikatakan baik dan ideal. Menurut Supardji, kelemahan UU di Indonesia terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu syarat UU yang ideal tersebut.

"Pertama, UU yang dihasilkan harus predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang," ujar Ahmad Supardji dalam diskusi bertajuk "Telaah Kajian atas Revisi UU KPK, RUU KUHP" yang digelar KNPI di Grand Alia Hotel, Cikini, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

UU yang dihasilkan, kata Supardji, harus bisa mengatasi masalah yang terjadi sekarang dan di masa mendatang. UU tersebut juga tidak mudah berubah sehingga ada nilai kepastian.

"Kedua, UU harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan," tutur dia. Menurut Supardji, UU seharusnya bisa menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak. UU, kata dia harus akomodatif dan aspiratif sehingga kepentingan para pihak yang bersaing bisa ditampung semuanya.

"Ketiga, UU harus mengandung unsur fairness. UU akan adil karena hakekat hukum dan UU adalah keadilan," ujar dia.

Lebih lanjut, Supardji berharap pemerintah dan DPR benar-benar memperhatikan tiga syarat tersebut dalam proses pembuatan UU. Hal ini bertujuan agar UU bertahan lama, aspiratif, dan berkeadilan.

"Jangan sampai UU baru disahkan, sudah diprotes, dan bahkan langsung diuji materi ke MK atau pembahasan ditunda," kata dia.



Sumber: Suara Pembaruan