KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah). ( Foto: Antara / Aditya Pradana Putra )
Fana Suparman / YUD Sabtu, 19 Oktober 2019 | 07:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Diketahui, Imam memutuskan menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap hibah KONI dan dugaan penerima gratifikasi.

"Tidak ada yang mengkhawatirkan saya kira kalau mau praperadilan silakan pasti akan kami hadapi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/10/2019) malam.

Febri mengatakan, gugatan praperadilan merupakan hak Imam sebagai tersangka. KPK pun telah berulang kali menghadapi gugatan serupa. Untuk itu, tak ada yang dikhawatirkan KPK terkait gugatan Imam.

"Kalau tersangka mengajukan praperadilan bukan suatu yang baru ya. Pasti dihadapi kalau panggilan sidangnya sudah ada dan permohonannya sudah disampaikan ke KPK tentu kami pelajari lebih lanjut. Kalau belum memungkinkan pada waktu yang diminta tersebut melakukan sidang perdana kami akan mengajukan surat atau tindakan lain," katanya.

Dikatakan, praperadilan sudah menjadi bagian dari risiko penanganan perkara yang dilakukan KPK. Praperadilan membuat KPK berhati-hati dalam menangani perkara korupsi. Untuk itu, KPK meyakini penetapan Imam sebagai tersangka telah sesuai prosedur dan Undang-Undang yang berlaku. Mantan Sekjen PKB itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

“Kami yakin sekali dengan prosedur yang sudah kami lakukan apalagi substansi perkaranya. Bagi kami menghadapi praperadilan sudah bagian dari risiko ya jadi kalau ada penyidikan kami lakukan secara hati-hari kalau ada praperadilan kami juga hadapi,” tegasnya.

Diketahui, Imam memutuskan melawan penetapannya sebagai tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa 8 Oktober 2019.

Dalam gugatan dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL itu, Imam Nahrawi mempersoalkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadapnya. Imam menilai penetapan tersangka yang didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 pada 28 Agustus 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Imam Nahrawi juga mempersoalkan terkait penahanan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Dalam petitumnya, Imam meminta PN Jaksel memerintahkan KPK selaku pihak termohon untuk menghentikan seluruh tindakan penyidikan sebagaimana surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, pada 28 Agustus 2019. Imam juga menyatakan tidak sah segala penerbitan Sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Imam Nahrawi.

Hal itu hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dengan pemohon atau Imam Nahrawi sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, Imam meminta PN Jaksel memerintahkan KPK mengeluarkannya dari tahanan.

Dalam kasus ini, Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana Hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kempora tahun anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait. 



Sumber: Suara Pembaruan