Sempat Kabur, Staf Protokoler Pemkot Medan Menyerahkan Diri

Sempat Kabur, Staf Protokoler Pemkot Medan Menyerahkan Diri
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / YUD Sabtu, 19 Oktober 2019 | 07:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Staf honorer sub bagian protokoler Setda Kota Medan, Andika Hartono menyerahkan diri. Andika sempat kabur saat akan ditangkap tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Selasa (15/10/2019) malam. Dalam OTT ini, KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan enam orang lainnya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan saat ini Andhika sedang diperiksa tim penyidik di Mapolresta Medan.

"AH (Andika Hartono) telah menyerahkan diri ke Mapolresta Medan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Kabur, Staf Protokoler Pemkot Medan Berniat Tabrak Petugas KPK

Baca juga: Geledah Pemkot Medan, KPK Sita Dokumen Hingga Kendaraan

Diketahui, Andika kabur saat akan ditangkap KPK. Bahkan, Andi yang mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna perak nyaris menabrak petugas KPK. Andika diduga membawa setoran Rp 50 juta dari kepala dinas untuk Dzulmi Eldin.

Febri mengatakan hingga saat ini, Andika masih berstatus sebagai saksi. KPK membutuhkan keterangan Andika karena diduga mengetahui sengkarut kasus suap terkait proyek dan jabatan yang menjerat Dzulmi. Setidaknya, Andika diduga membawa uang Rp 50 juta dari kepala dinas untuk Dzulmi.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Wali Kota Medan

"Andika itu statusnya saksi, tapi kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan, karena pada saat OTT kami kejar karena diduga yang bersangkutan setelah dari 5 rumah Kepala Dinas gitu, Kepala Dinas PU PR membawa uang Rp 50 juta. "Itu yang kami kejar dan baru kemarin menyerahkan diri. Jadi kebutuhan KPK adalah proses pemeriksaan lebih lanjut. Saksi, statusnya masih saksi, jadi belum ada peningkatan ke tersangka kecuali nanti memang ada pengembangan perkara dalam kasus ini," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka. Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan.

Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Medan

KPK menduga, Isa diduga uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dzulmi bersama Syamsul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Isa yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 l ku . 



Sumber: Suara Pembaruan