Tak Disinggung saat Pidato Pelantikan, Pemberantasan Korupsi Diyakini Masih Jadi Agenda Utama Jokowi

Tak Disinggung saat Pidato Pelantikan, Pemberantasan Korupsi Diyakini Masih Jadi Agenda Utama Jokowi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. ( Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir )
Fana Suparman / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 14:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pidato perdana Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 atau periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019) tak menyinggung secara spesifik agenda pemberantasan korupsi. Meski demikian, Jokowi diyakini masih berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini setidaknya disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut meyakini, pemberantasan korupsi sudah tersirat dalam pidato Jokowi, terutama yang berkaitan dengan "mimpi NKRI 2045". Menurutnya, mimpi-mimpi Jokowi agar Indonesia pada 2045 terbebas dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan sebesar Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan tidak akan tercapai tanpa dibarengi dengan upaya pemberantasan korupsi.

"Di pidato ada disinggung mimpi NKRI tahu 2045. Jadi secara eksplisit atau implisit pasti include di dalamnya pemberantasan korupsi. Sebab mimpi tahun 2045 akan sulit tercapai kalau perilaku korup masih terus berlanjut," kata Saut saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2019).

Saut mengatakan, tak ada teori yang menyebut kesejahteraan akan tercapai dengan korupsi yang masih tinggi. Untuk itu, Saut menganggap mimpi-mimpi Jokowi mengenai Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera di dalamnya sudah termasuk dengan upaya pemberantasan.

"Pakai teori apa anda bisa sejahtera kalau korupsi masih terus dominan berlanjut? Jadi, saya anggap Jokowi bicara mimpi 2045 itu di dalamnya negara minim korupsi (indeks persepsi korupsi harus 75 atau 85). UUD 1945 kita mengatakan ekonomi harus dijalankan dengan efisien. Salah satu indikator kompetitif adalah minim korupsi," kata Saut.

Dengan demikian, tanpa disebut secara eksplisit, Saut meyakini agenda pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. Pemberantasan korupsi ini termasuk penataan pajak, pelayanan hukum, jaminan kesehatan dan keamanan, check and balances demokrasi dan masih maraknya praktik politik uang.

"Jadi praktis pemberantasan korupsi ikut di dalamnya. Kalau tidak, mimpi yang (tahun) 2045 itu akan bergeser ke (tahun) 2500," ungkap Saut.

Untuk itu, Saut meminta setiap pihak tidak cepat skeptis dengan pidato Jokowi yang tidak menyinggung agenda pemberantasan korupsi selama lima tahun kedepan. Bahkan, Saut menilai pidato Jokowi yang tidak secara eksplisit menyebut pemberantasan korupsi ini lebih baik ketimbang terus menggaungkan pemberantasan korupsi, tanpa aksi nyata.

"Lebih baik tidak disebut tetapi dilaksanakan. Daripada disebut-sebut tapi tidak dilaksanakan. Jangan skeptis dulu atas pidato itu. That is my personal," kata Saut. 



Sumber: Suara Pembaruan