Sempat Datangi Istana, Bupati Minahasa Selatan Pernah Diperiksa KPK

Sempat Datangi Istana, Bupati Minahasa Selatan Pernah Diperiksa KPK
Christiany Eugenia Paruntu ( Foto: SP/Joanito de Saojoao / SP/Joanito de Saojoao )
Fana Suparman / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 18:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Eugenia Tetty Paruntu sempat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2019). Kedatangan Tetty ini bertepatan dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah nama yang disebut bakal mengisi kabinet.

Nama Tetty pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan maupun persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Salah satu sumber gratifikasi yang diterima Bowo diduga terkait dengan revitalisasi pasar di Minahasa Selatan.

"Yang bersangkutan memang pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan dan persidangan. Saat itu kami menelusuri dugaan sumber gratifikasi yang diberikan pada anggota DPR, Bowo Sidik terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2019).

KPK memeriksa Tetty dalam proses penyidikan kasus suap Bowo Sidik pada (26/6/2019). Sementara untuk persidangan, Tetty dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/10/2019). Bowo Sidik sendiri saat ini masih menjalani proses persidangan dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bowo didakwa menerima suap sebesar Rp 311 juta dan USD 163.733.

Suap yang diterima Bowo melalui orang kepercayaannya, Indung Andriani itu berasal dari Asty Winasti dan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono. Suap ini diberikan lantaran Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pilog.

Selain dari PT HTK, Bowo juga didakwa menerima suap sebesar Rp 300 juta secara bertahap dari Direktur Utama (Dirut) PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat. Suap ini merupakan kompensasi untuk Bowo Sidik Pangarso karena telah membantu PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) menagih utang PT Jakarta Lloyd sebesar Rp 2 miliar.

Tak hanya itu, pemberian uang tersebut juga diduga bertujuan memuluskan PT A‎IS mendapatkan pekerjaan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Marine Fuel Olil (MFO) untuk kapal-kapal PT Djakarta Lloyd.

Tak hanya itu, Bowo juga didakwa menerima gratifikasi senilai SGD 700.000 atau senilai Rp 7.193.550.000 (kurs Rp 10.276) dan Rp 600 juta. Bowo menerima gratifikasi itu terkait kewenangannya sebagai anggota Komisi VI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam pengembangan kasus suap, KPK telah menetapkan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono sebagai tersangka pemberi suap.

"Kalau untuk pemberi gratifikasi belum ada tersangka baru, nanti kami perlu cermati dulu fakta yang muncul di persidangan," kata Febri.

Meski demikian, Febri enggan berkomentar mengenai kehadiran Tetty di Istana Kepresidenan.

"Terkait dengan apa keperluan yang bersangkutan ke Istana, saya kira kami tidak merespons hal tersebut dulu sekarang. Yang bisa kami konfirmasi, yang bersangkutan memang pernah diperiksa dan ada sejumlah fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut," katanya.

Diketahui, Tetty sempat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2019). Meski begitu, perempuan yang akrab dipanggil Tetty tersebut tidak menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi ada Ibu Tetty, usulan dari Partai Golkar. Di dalam tadi beliau menunggu dulu Pak Airlangga, setelah bertemu Pak Airlangga, beliau langsung meninggalkan istana lewat samping. Jadi tidak sampai ketemu Presiden," kata Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Bey menyebut Tetty diusulkan oleh Partai Golkar. Namun, di Istana, Tetty hanya bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato. Tokoh-tokoh lain yang dipanggil ke Istana, seperti mantan CEO Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, mantan Ketua MK Mahfud MD, Komisaris Utama NET TV Wishnutama Kusubandio dan pendiri Mahaka Group, Erick Thohir serta Airlangga bertemu dengan Jokowi.

"Karena tidak bertemu dengan Presiden jadi (Tetty) bukan (calon menteri). Jadi yang bertemu tadi mulai dari Pak Mahfud MD, Pak Nadiem, Pak Wishnutama, Pak Erick Thohir dan terakhir Pak Airlangga," kata Bey.



Sumber: Suara Pembaruan