Sidang Perdana Praperadilan Imam Nahrawi Lawan KPK Ditunda

Sidang Perdana Praperadilan Imam Nahrawi Lawan KPK Ditunda
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (tengah) mengenakan rompi orange menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, 27 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WBP Senin, 21 Oktober 2019 | 19:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan menunda sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/10/2019). Sidang perdana ini ditunda lantaran KPK sebagai pihak termohon tak hadir dalam persidangan.

"Dengan ini sidang Insyaallah kita buka kembali pada Senin 4 November. Untuk para termohon akan kami panggil lagi (KPK)," kata Hakim tunggal Elfian yang memimpin persidangan gugatan praperadilan Imam Nahrawi di PN Jaksel, Senin (4/10/2019).

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi

Diketahui, Imam menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Saleh, kuasa hukum Imam mengaku tak mengetahui alasan KPK tak hadir dalam sidang. "Ya, kalau hari ini kemudian teman-teman di KPK tidak hadir, saya tidak tahu apa alasannya," kata Saleh.

Saleh mengungkapkan kekecewaanmya atas ketidakhadiran KPK hingga hakim memutuskan menunda persidangan. Namun, Saleh mengatakan, penundaan persidangan sepenuhnya merupakan keputusan hakim. "Kami sudah berusaha meminta kebijaksanaan dari hakim. Padahal kalau mengacu pada pasal 82 ayat 1 huruf C bahwa ini harus digelar sangat cepat," kata Saleh.

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Imam Nahrawi Hari Ini

Dijelaskan, gugatan ini diajukan lantaran pihaknya keberatan dengan langkah KPK yang menetapkan Imam sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan. Saleh menyebut kliennya sama sekali tidak menentang KPK, dan hanya menggunakan haknya sebagai warga negara yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21 tahun 2014. "Kami ini intinya sama berjalan beriringan dengan KPK. Ini dalam konteks mencari kebenaran. Tidak ada menantang," kata Saleh.

Diketahui, Imam memutuskan melawan penetapannya sebagai tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa 8 Oktober 2019. Dalam gugatan dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL itu, Imam Nahrawi mempersoalkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadapnya. Imam menilai penetapan tersangka yang didasarkan pada surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 pada 28 Agustus 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Imam Nahrawi juga mempersoalkan terkait penahanan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Dalam petitumnya, Imam meminta PN Jaksel memerintahkan KPK selaku pihak termohon untuk menghentikan seluruh tindakan penyidikan sebagaimana surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, pada 28 Agustus 2019. Imam juga menyatakan tidak sah segala penerbitan Sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Imam Nahrawi. Hal itu hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dengan pemohon atau Imam Nahrawi sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, Imam meminta PN Jaksel memerintahkan KPK mengeluarkannya dari tahanan.

Dalam kasus ini, Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana Hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar. Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kempora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.



Sumber: Suara Pembaruan