KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (tengah). ( Foto: Antara / Aditya Pradana Putra )
Fana Suparman / YUD Selasa, 22 Oktober 2019 | 19:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menghadiri sidang perdana praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang menggugat Lembaga Antikorupsi atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Diketahui, pada Selasa (22/10/2019), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan menunda sidang perdana praperadilan Imam hingga Senin (4/11/2019) mendatang lantaran KPK tidak hadir di persidangan.

Jubir KPK Febri Diansyah, pihaknya sedang mempelajari permohonan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi. Febri menegaskan, KPK yakin penetapan tersangka terhadap Imam sesuai prosedur hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang kuat. Apalagi, penetapan tersangka terhadap Imam merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) dan namanya kerap disebut selama proses persidangan.

"Pada prinsipnya tentu kami akan menghadapi dan juga meyakini bahwa sejak awal kasus ini memang didasarkan pada bukti yang kuat. Bahkan penetapan IMR (Imam Nahrawi) sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari OTT di Kempora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan," kata Febri melalui pesan singkat yang diterima, Selasa (22/10/2019).

Dalam dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL itu, Imam Nahrawi menggugat penetapannya sebagai tersangka lantaran dinilai tidak melalui proses penyidikan dan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan tersebut.

Imam menilai proses penyelidikan KPK sangat pendek, yaitu hanya empat hari yang dihitung dari tanggal LKTPK 22 Agustus 2019 dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 28 Agustus 2019 dan penerbitan SPDP dilakukan sehari kemudian, yaitu 29 Agustus 2019.

Imam juga menilai penyidikan tersebut sangat cepat dan merasa tidak pernah diperiksa. Imam juga menilai penetapannya sebagai tersangka tidak jelas karena tuduhan suap yang disangkakan KPK melebihi jumlah kekayaan yang dilaporkannya dalam LHKPN.

Imam menyebut prestasi yang dicapai saat penyelenggaraan Asian Games, Asian Para Games, dan Olimpiade Internasional Rio De Janeiro di Brazil tahun 2016 dengan segala medali yang didapatkan. Imam juga mengakui tidak bisa memenuhi tiga kali panggilan dalam penyelidikan KPK, yaitu 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019. Menurut Imam, penahanannya yang dilakukan KPK tidak sah karena pimpinan KPK telah 'menyerahkan mandat' pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal ini, Febri menyatakan tidak ada argumentasi baru yang disampaikan Imam dalam gugatannya karena sebagian besar alasan yang diajukan sudah cukup sering digunakan para pemohon praperadilan lainnya.

"Seperti alasan yang hanya mengacu pada KUHAP bahwa penetapan tersangka seharusnya dilakukan pada tahap penyidikan, sehingga pemeriksaan yang bersangkutan sebagai calon tersangka semestinya dilakukan di penyidikan," katanya.

Febri juga menyebut alasan semacam itu sudah sering ditolak hakim. Karena memang UU KPK mengatur secara khusus, bahwa sejak proses penyelidikan, KPK sudah mencari alat bukti. Sehingga ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka pada saat penyidikan dimulai sekaligus dapat dilakukan penetapan tersangka.

Sedangkan, terkait dengan penyelidikan yang prosesnya hanya empa hari, Febri menilai Imam salah memahami makna LKTPK seolah-olah itu adalah surat perintah penyelidikan. Padahal, kata Febri, KPK telah menyelidiki kasus Imam sejak 25 Juni 2019.

"Dan selama penyelidikan itu sudah dilakukan pemanggilan tiga kali terhadap IMR, namun yang bersangkutan tidak datang karena berbagai alasan," katanya.

Untuk itu, Febri menegaskan begitu KPK mendapatkan bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti, sesuai Pasal 44 UU KPK, maka dapat dilakukan penyidikan. Apalagi, jika frasa bukti permulaan yang cukup tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur definisi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka sejak proses penyidikan, karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, sekaligus dapat ditetapkan tersangka.

"Ketentuan yang bersifat khusus ini memang seringkali tidak dipahami secara tepat sehingga para pemohon berulang kali menggunakan argumentasi tersebut," katanya.

Sedangkan terkait penahanan yang dihubungkan dengan 'penyerahan mandat', Febri menyatakan, KPK telah menegaskan bahwa pimpinan KPK tetap bertugas sesuai dengan Keputusan Presiden sampai dengan 21 Desember 2019 ini. Apalagi, katanya, sampai saat ini tidak ada Keputusan Presiden Jokowi tentang pemberhentian pimpinan KPK.

"Proses penyidikan perkara ini terus berlanjut, dan secara paralel sudah ditugaskan tim dari biro hukum KPK untuk menghadapi praperadilan ini. Kami meyakini proses formil yang dilakukan KPK ataupun bukti substansi yang kami miliki kuat untuk terus melakukan penyidikan dan proses lanjutan," kata Febri.

Dalam kasus ini, Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana Hibah KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi. Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.



Sumber: Suara Pembaruan