Yasonna Targetkan Omnibus Law Tuntas Tahun Ini

Yasonna Targetkan Omnibus Law Tuntas Tahun Ini
Politisi PDI Perjuangan yang juga Menkumham periode 2014 - 2019 Yasonna Laoly memasuki Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Rabu, 23 Oktober 2019 | 20:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menargetkan omnibus law dapat tuntas pada tahun ini. Target tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat kembali mempercayakan jabatan Menkumham kepada Yasonna.

"Target kami tahun ini selesai. Presiden memberikan target tahun ini," kata Yasonna usai serah terima jabatan (sertijab) dari Plt Menkumham Tjahjo Kumolo di Gedung Kemkumham, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Yasonna mengakui tugas omnibus law merupakan tugas berat karena menyangkut UU besar yang terkait dengan puluhan UU lainnya. Namun, Yasonna optimistis dapat merampungkan tugas tersebut karena sudah berjalan.

"Sebelumnya ini sudah kita kerjakan dan berapa kali dibawa ke Ratas pada periode lalu tinggal ini finalisasinya, karena ini menyangkut UU yang cukup besar jadi harus secara detail kita lihat satu-satu maka membutuhkan waktu," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Yasona Kembali Bantu Bidang Hukum

Omnibus dapat dianggap sebagai Undang-undang (UU) sapu jagat karena menyasar isu besar dengan mencabut atau mengubah sejumlah norma dalam UU lainnya.

Yasonna menjelaskan, hanya dengan satu UU ini merevisi berbagai UU. Misalnya terkait investasi, saat ini terdapat 74 UU yang menghalangi investasi.

"Akan kita terabas semua, jadi dalam satu UU ini akan seperti ada soal perizinan, ada mengenai regulasi tentang percepatan investasi jadi semua UU yang bertentangan yang menghalangi kita batalkan dan kita buat semua aturan yang mendorong percepatan investasi dan tenaga kerja," katanya.

Jokowi berulang kali mendengungkan omnibus law sebagai kunci Indonesia Maju. Saat menyampaikan pidato pertama setelah pelantikan sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Jokowi menyatakan terdapat lima program prioritas pemerintahannya lima tahun mendatang.

Baca juga: Jokowi Akan Sederhanakan Aturan Investasi

Program tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi, serta penyederhanaan regulasi. Salah satunya pemerintah akan mengajak DPR membentuk dua UU besar yang menjadi omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Program omnibus law ini kembali didengungkan Presiden setelah melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

“Itu yang saya sampaikan pada pelantikan Presiden dan Wapres bahwa akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law. Ada 74 UU, itu semua akan direvisi lewat Omnibus Law,” kata Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com