Inilah Harapan Masyarakat pada Jaksa Agung Baru

Inilah Harapan Masyarakat pada Jaksa Agung Baru
Ates ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Jumat, 25 Oktober 2019 | 15:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi telah melantik Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentunya banyak harapan masyarakat ditaruh di pundak Jaksa Agung baru ini untuk membenahi kinerja dan menyelesaikan sejumlah “pekerjaan rumah” yang belum tuntas.

Harapan tersebut di antaranya meminta Jaksa Agung memprioritaskan dan memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena sesuai dengan amanat Reformasi 1998 dan program prioritas Presiden Jokowi, Kejaksaan Agung harus menjadikan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas.

“Kejaksaan Agung harus bersinergi dengan aparat penegak hukum agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan beriringan,” ujar Forum Warga Peduli Reformasi Kejaksaan Agung, Ates yang diterima Beritasatu.com, Jumat (25/10/2019).

Ates juga meminta agar Jaksa Agung segera melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan partisipati.

Menurutnya reformasi tata kelola Kejaksaan Agung menjadi penting dan harus menjadi prioritas. Ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya mereformasi birokrasi internal kejaksaan.

Kemudian meningkatkan kapasitas jaksa-jaksa dalam penanganan kasus-kasus luar biasa (korupsi, kejahatan lintas negara, kejahatan pelanggaran HAM dan lainnya), membuka ruang partisipasi publik dalam penegakan hukum, perbaikan tata kelola keuangan Kejaksaan Agung, dan menekan angka kasus-kasus hukum yang melibatkan jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung juga diminta memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan korporasi. Dikemukakan, di era ekonomi digital yang lintas batas negara, maka meningkat pula potensi kejahatan transnasional. Baik yang dilakukan melalui jalur online maupun offline.

“Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung harus memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. Di sisi lain, kejahatan korporasi saat ini masih kurang mendapatkan penanganan yang memadai, maka ke depan hal ini juga perlu menjadi agenda prioritas Jaksa Agung,” kata Ates.

Kejahatan Kemanusian
Ates juga mendesak Jaksa Agung memprioritaskan penuntasan penyelesaian kejahatan kemanusiaan atau HAM masa lalu.

Menurutnya, kejahatan kemanusiaan atau HAM masa lalu merupakan beban sejarah bangsa yang sangat berat. “Agar perjalanan bangsa menuju Indonesia Maju semakin ringan, maka Kejaksaan Agung harus berdiri paling depan dalam penuntasan kejahatan kemanusiaan atau HAM masa lalu,” tegasnya.

Selain itu, di era digital dan keterbukaan saat ini, Kejaksaan Agung diharapkan menjadi institusi yang lebih terbuka dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara optimalisasi instrumen teknologi informasi sehingga dapat diketahui masyarakat apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga akan meningkatkan citra positif dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung.

“Tentunya publik menaruh harapan besar kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar melakukan langkah-langkah dan kerja-kerja konkrit,” pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan