KPK: Belum Ada Menteri yang Laporkan Harta Kekayaan

KPK: Belum Ada Menteri yang Laporkan Harta Kekayaan
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Selasa, 29 Oktober 2019 | 08:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum ada satu pun menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju yang melaporkan harta kekayaannya setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/10/2019) lalu. Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.

"Sampai saat ini kalau untuk menteri kabinet yang baru, saya tadi update memang belum ada yang menyerahkan laporan LHKPN. Jadi kami masih menunggu karena memang masih ada waktu," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/10/2019) malam.

KPK kembali mengingatkan para menteri dan pejabat negara lainnya untuk segera melaporkan hartanya. Yuyuk mengatakan, peraturan perundang-undangan mewajibkan para penyelenggara negara melaporkan hartanya paling lama tiga bulan setelah dilantik atau pada Januari 2020.

"Sejak dilantik, tiga bulan," katanya.

Yuyuk menjelaskan, sejauh ini, KPK baru menerima pelaporan harta kekayaan para menteri Kabinet Indonesia Kerja yang kembali dipilih Presiden untuk membantunya lima tahun mendatang. Namun, pelaporan itu pun belum diperbaharui setelah mereka kembali dipilih dan dilantik.

"Memang belum ada perubahan dari yang sebelumnya. Jadi yang sudah menyerahkan yang ada di kabinet lalu tetap, yang baru belum ada," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan