Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Ini Tanggapan KPK

Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Ini Tanggapan KPK
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 2 November 2019 | 10:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi mengatakan, UU hasil perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tersebut sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal ini, KPK mengatakan, diterbitkan atau tidaknya Perppu merupakan kewenangan Presiden. Untuk itu, KPK menilai keputusan untuk menyelamatkan KPK sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"KPK sudah menyampaikan aspirasi. Saya kira sikap KPK jelas ya diterbitkan atau tidak diterbitkannya Perppu itu menjadi domain dari Presiden karena itu kewenangan dari Presiden. Jadi terserah kepada Presiden apakah akan memilih misalnya menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu atau tidak, itu menjadi domain dari Presiden," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/11/2019) malam.

Baca juga: KPK Optimistis Kapolri Baru Sanggup Tuntaskan Kasus Novel

Dikatakan, bagi KPK yang terpenting saat ini adalah meminimalisiasi dampak kerusakan atau pelemahan yang timbul dari UU yang berlaku pada 27 Oktober 2019 tersebut. Tim transisi yang dibentuk pimpinan KPK sejauh ini telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat 26 poin dalam UU yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 tersebut yang berisiko melemahkan bahkan melumpuhkan kerja KPK.

"Fokus KPK adalah meminimalisasi efek kerusakan atau pelemahan yang terjadi. Itu yang kami kerjakan setiap hari melalui tim transisi," kata Febri.

KPK mengakui terdapat sejumlah pasal dalam UU tersebut yang menimbulkan multitafsir. Salah satunya mengenai syarat usia pimpinan KPK. Pasal 29 huruf e UU KPK baru menyebutkan syarat menjadi pimpinan KPK adalah berusia paling rendah 50 tahun.

Sementara, salah satu pimpinan KPK Jilid V terpilih, Nurul Ghufron masih berusia 45 tahun atau kurang dari yang disyaratkan UU baru. Meski demikian, sebagai pelaksana UU, KPK hanya mematuhi dan menjalankan aturan yang telah disepakati pemerintah dan DPR tersebut.

Baca juga: Nico Siahaan Ditanya soal Sumbangan Rp 250 Juta untuk Acara PDIP

KPK hanya berharap pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU untuk memberikan tafsir yang jelas mengenai kerancuan tersebut karena menyangkut keabsahan kerja-kerja yang dilakukan KPK nantinya.

"Bagaimana tafsirnya, risiko-risiko hukum tentu harus diperhatikan dan dicermati sedemikian rupa karena kita tahu ketika seseorang menjadi pejabat publik apalagi memimpin sebuah institusi penegak hukum kalau ada pertanyaan tentang keabsahan dari kepemimpinan tersebut secara hukum maka tentu itu akan berisiko di kemudian hari," ungkap Febri.

"Ini yang perlu dipikirkan. Saya kira siapa yang menjernihkan tentu mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam membentuk atau menafsirkan undang-undang tersebut," katanya.

 



Sumber: Suara Pembaruan