Begini Penjelasan Pakar soal Pusat Legislasi Nasional

Begini Penjelasan Pakar soal Pusat Legislasi Nasional
Bayu Dwi Anggono ( Foto: Beritasatu Photo )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 2 November 2019 | 11:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggono menjelaskan gambaran Pusat Legislasi Nasional yang harus dibentuk Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Pusat Legislasi Nasional merupakan amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

"Pusat Legislasi Nasional ini penting agar regulasi kita bisa tertata dengan baik efektif dan efisien," ujar Bayu di Jakarta, Sabtu (02/11/2019).

Menurut Bayu, Pusat Legislasi Nasional harus menjadi institusi setingkat kementerian atau lembaga. Pasalnya, institusi ini akan mengurusi regulasi di setiap kementerian atau lembaga.

"Posisi lembaga ini harus berada di sekitar istana dan lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini seperti Sekretaris Kabinet atau Seskab. Kalau Seskab kan mengurusi kabinet, sementara Pusat Legislasi Nasional akan mengurusi regulasi," jelas dia.

Dengan adanya lembaga ini, kata Bayu, maka kementerian atau lembaga hanya mengusulkan rancangan undang-undang. Sementara untuk perencanaan, penyusunan dan harmonisasi akan dikerjakan oleh Pusat Legislasi Nasional ini.

"Lembaga ini juga mempunyai fungsi melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan atau regulasi yang sudah berlaku. Kalau menghambat, tumpang tindih atau sudah tidak relevan, maka bisa direkomendasikan dicabut atau diperbaiki dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," tandas dia.

Selain regulasi tingkat pusat, lanjut Bayu, lembaga ini juga akan melakukan harmonisasi regulasi-regulasi yang akan dan telah disusun oleh pemerintah daerah. Karena itu, kata dia, lembaga ini harus mempunyai unit pelaksana teknis atau UPT di setiap provinsi.

"Nah, sebelum peraturan daerah diketok harus mendapat persetujuan dari lembaga ini karena akan dilakukan harmonisasi sehingga peraturan daerah tidak tumpah tindak atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku," terang dia.

Khusus untuk pimpinan lembaga Pusat Regulasi Nasional, Bayu menyarankan agar benar-benar diisi oleh profesional yang menguasai bidang hukum. Pimpinan lembaga ini, kata dia, tidak boleh berasal dari partai politik.

"Kerja lembaga ini sangat penting sehingga pimpinan harus benar-benar diisi oleh orang profesional. Jangan berasal dari parpol karena akan membuat kerjanya tidak fokus dan bisa konflik kepentingan," pungkas dia.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, lembaga Pusat Legislasi Nasional bertugas:

1. Mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR.
2. Mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas.
3. Merancang penyusunan RUU dari Presiden.
4. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi RUU dari Presiden.
5. Mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR.
6. Merancang Peraturan Pemerintah.
7. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah.
8. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden.
9. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Perda Provinsi.
10. Menterjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing.
11. Memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah.



Sumber: BeritaSatu.com