Perppu Harus Tunduk pada Putusan MK

Perppu Harus Tunduk pada Putusan MK
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Minggu, 3 November 2019 | 17:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (overlappping) dan saling bertentangan aturan, maka sebaiknya polemik seputar Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) harus tunduk pada putusan MK.

“Bila Presiden menerbitkan perppu pembatalan UU KPK yang baru itu artinya UU tersebut menjadi tidak sah. Ini terjadi overlapping dengan putusan MK bila permohonan uji materi terhadap UU KPK itu ditolak atau artinya UU KPK yang baru tersebut tetap sah,” kata pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Jika itu yang terjadi, ujarnya, akan ada ketidakpastian hukum. Sebab, terjadi tumpang tindih dan saling bertentangan antara keputusan Presiden mengeluarkan perppu dan putusan MK mengenai polemik objek yang sama, yaitu UU KPK yang baru.

Dalam hal ada pertentangan antara perppu dan putusan MK, kata Indriyanto, maka perppu harus tunduk kepada putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pertentangan tersebut, maka jalur utama dengan legitimasi konstitusional adalah menunggu putusan MK atas uji materi terhadap UU KPK.

“Pada tataran facet interdisipliner akademik, khususnya facet hukum tata negara dengan disiplin ilmu hukum lainnya, sudah tidak dikenal lagi absolute separation of powers yang diidentikan sebagai kekuasaan tirani dan otoriter yang tidak mengenal kompromi,” ujar Indriyanto.

Dijelaskan, paham yang dinamis dan diakui adalah adanya distribution of power antara cabang-cabang kekuasaan yang mengakui adanya kordinasi, kontribusi, dampak hubungan kelembagaan, serta checks and balances antara cabang atau pilar kekuasaan itu.

Oleh karena itu, kata Indriyanto, walau cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif berbeda, tetapi dampak hubungan (relation impact) kedua lembaga memiliki korelasi yang sangat kuat. Dalam kasus ini adalah antara Presiden dan MK.

“Semua ini (tidak menerbitkan perppu) adalah sikap dan keputusan Presiden yang bijak dan menghargai serta menghormati lembaga MK, yang masih menjalankan mekanisme dan prosedual tentang validitas UU KPK yang baru,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan