Sofyan Basir Bebas, KPK Siapkan Strategi

Sofyan Basir Bebas, KPK Siapkan Strategi
Sofyan Basir. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / AO Senin, 4 November 2019 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyiapkan strategi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir.

Diketahui, Majelis Hakim memutuskan memvonis bebas Sofyan atas perkara dugaan suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1. Hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti melakukan tindakan perbantuan dengan memberikan kesempatan, sarana dan kesempatan terjadi tindak pidana suap terkait proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1.

"Terus terang, kami baru tahu juga sekarang dari teman-teman bahwa pengadilan memutuskan seperti itu (vonis bebas). Nanti, Jaksa KPK akan melaporkan kepada kami setelah itu kami akan mendiskusikan secara internal," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Putusan bebas terhadap Sofyan Basir ini merupakan putusan bebas yang pertama kali dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa yang diajukan KPK. Untuk itu, Syarif menyatakan, pihaknya akan secara seksama mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan langkah hukum berikutnya, seperti banding atau langkah hukum lainnya.

"Ya, kalau tidak salah (putusan bebas) di tingkat pertama ini sepertinya mungkin yang pertama. Kita ingin pelajari lebih detail lagi untuk membentuk sikap selanjutnya," katanya.

Yang pasti, kata Syarif pihaknya akan berusaha lebih keras untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan Sofyan Basir. Untuk itu, kata Syarif, Jaksa KPK akan mempelajari lebih rinci putusan hakim dan menyusun bukti untuk menentukan banding.

"Permohonan banding itu perlu waktu. Punya waktu antara sehari, dua hari, sampai tiga hari. Biasanya Jaksa-nya datang ke kantor dulu untuk itu pasti mereka ambil sikap pikir-pikir," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis bebas Sofyan Basir atas perkara dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1. Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan dengan memberikan kesempatan, sarana dan kesempatan terjadi tindak pidana suap terkait proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1.

Suap tersebut diberikan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

"Mengadili, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwan pertama dan kedua. Membebaskan oleh karena itu dari segala dakwaan," katanya.

Majelis hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut KPK menuntut Sofyan Basir dihukum 5 tahun pidana penjara. Selain pidana badan, Jaksa juga menuntut Sofyan Basir dihukum dengan membayar denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.



Sumber: Suara Pembaruan